Koreri.com, Timika – Dukungan terhadap penghargaan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus mengalir.
Kali ini datang dari Tokoh Masyarakat Amungme Yohanis Kibak.
Ia menegaskan bahwa apresiasi dari Pemerintah pusat tersebut merupakan bentuk penilaian objektif atas kinerja Pemerintah daerah.
Menurut Yohanis, penghargaan yang diterima Bupati Mimika tidak terlepas dari peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat dalam menjalankan kebijakan dan program nasional.
“Penghargaan yang diterima Bupati itu dari Kementerian Dalam Negeri. Artinya, pemerintah pusat menilai bahwa apa yang dijalankan di daerah sudah sesuai dengan arahan dan sistem yang berlaku,” ujar Yohanis di Timika, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, kepala daerah bersama jajarannya merupakan bagian dari sistem birokrasi nasional yang bekerja berdasarkan kebijakan pusat. Oleh karena itu, penilaian yang diberikan Kemendagri mencerminkan capaian kinerja yang terukur.
“Bupati dan Wakil Bupati itu menjalankan tugas sebagai bagian dari sistem pemerintah pusat. Kalau tidak sesuai, tentu tidak mungkin diberikan penghargaan,” imbuh Yohanis.
Karena itu, ia menegaskan sekali lagi bahwa apresiasi Pemerintah pusat terhadap kinerja Pemkab Mimika bukan tanpa alasan seraya menyebutkan beberapa data sebagai acuan pembuktikan
Mempertegas penyataannya itu, Kibak kemudian menyodorkan beberapa data terkait kinerja positif Pemkab Mimika hingga berujung penghargaan dan bonus uang.
Ia menyebutkan kinerja penanggulangan serta penurunan kemiskinan yang merujuk pada rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2024 hingga 2025. Pemkab Mimika berhasil mencatat penurunan persentase angka penduduk miskin yaitu 14,18 persen di 2024 menjadi 13,7 persen di 2025.
Selain mengalami penurunan persentase, jumlah penduduk miskin di daerah itu juga berkurang sekitar 780 orang dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Sementara, berdasarkan perbandingan antar kabupaten di Provinsi Papua Tengah pada Maret 2025, Mimika menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, yakni 13,70 persen.
Kibak juga menyebutkan capaian lainnya, dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya berkaitan dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat bahkan mengalami surplus dari target yang ditetapkan semula.
Di tahun 2025, PAD Mimika berhasil surplus hingga Rp581.996.019.675,41 dari target Rp494.127.577.500,00 dengan persentase mencapai 117,78 persen.
Begitupula di 2024 dengan capaian yang sama dimana realisasi PAD melampaui target yang ditentukan alias surplus.
Maka tak heran, tegas Kibak, Kemendagri langsung mengapresiasi pencapaian tersebut meski sebelumnya sempat pada 2024 mengkritik Pemkab Mimika yang dinilai tak menunjukan kemajuan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Capaian ini sekaligus menjadi indikator kuat adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah dan efektivitas program pembangunan yang semakin berpihak kepada masyarakat.
Pro Kontra
Terkait munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat, Yohanis menilai hal tersebut tidak mewakili keseluruhan warga Mimika. Ia menegaskan bahwa kritik yang berkembang lebih bersifat personal dan berasal dari kelompok tertentu.
“Itu bukan mewakili masyarakat Mimika secara keseluruhan. Para pengkritik ini hanya oknum atau kelompok tertentu saja yang mungkin memiliki perbedaan pandangan atau kepentingan,” tegasnya.
Sebagai tokoh masyarakat, Yohanis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan mendukung jalannya pemerintahan demi kemajuan daerah.
“Kita harus melihat ini secara positif. Mari kita dukung Pemerintah yang sedang berjalan agar pembangunan di Mimika terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kebersamaan di tengah berbagai dinamika yang ada, sehingga Mimika dapat terus berkembang dan mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat.
“Kami sebagai tokoh masyarakat Amungme mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Mimika. Dan harapannya, ke depan Mimika semakin maju dan terus mendapatkan penilaian baik dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
EHO
