Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Selain mendorong penyerapan anggaran, pemerintah juga mulai mempercepat pembayaran utang kepada pihak ketiga sebagai bagian dari upaya menjaga perputaran ekonomi di daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika Marthen T. Malissa, mengatakan berdasarkan hasil evaluasi terakhir, penyerapan anggaran masih berada di kisaran 25 persen.
Namun, dalam beberapa hari terakhir angka tersebut mulai mengalami peningkatan seiring mulai berjalannya proses pembayaran sejumlah tagihan.
“Pada rapat terakhir penyerapan anggaran masih sekitar 25 persen. Namun dalam dua hingga tiga hari terakhir tentu sudah mengalami peningkatan,” ujar Marthen Malissa saat ditemui di kantor BPKAD Mimika, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, pembayaran utang daerah sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak pekan lalu.
Namun proses tersebut belum berjalan maksimal karena masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyampaikan dokumen tagihan.
“Sejak Sabtu kemarin pembayaran sudah mulai berjalan. Bagi OPD yang telah melengkapi dan mengajukan tagihan, pembayarannya langsung diproses,” katanya.
Marthen mengungkapkan, nilai tagihan terbesar saat ini berasal dari sektor pekerjaan umum (PU), mengingat besarnya porsi proyek infrastruktur yang dikerjakan pada tahun anggaran sebelumnya.
Menurutnya, percepatan penyelesaian administrasi menjadi kunci agar pembayaran kepada kontraktor dan penyedia jasa tidak kembali mengalami keterlambatan.
“Kami mengimbau seluruh OPD yang belum menyampaikan tagihan agar segera melengkapinya. Penyedia jasa juga memiliki kewajiban membayar upah pekerja, material bangunan, hingga kebutuhan operasional lainnya. Karena itu, setelah seluruh persyaratan administrasi lengkap, pembayaran akan segera kami proses,” tegasnya.
Di sisi lain, Marthen juga mengungkapkan kondisi fiskal Kabupaten Mimika menunjukkan perkembangan positif.
Secara umum nilai anggaran mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar Rp1,3 triliun lebih, meski rincian lengkapnya akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.
Sementara itu, alokasi anggaran sektor kesehatan saat ini tercatat sekitar Rp46 miliar.
Ia menjelaskan, sebelumnya sejumlah alokasi anggaran dari pemerintah pusat sempat mengalami penyesuaian karena beberapa program tahun lalu tidak dapat direalisasikan sesuai rencana.
Sesuai ketentuan pemerintah pusat, daerah yang tidak mampu menyerap anggaran atau melaksanakan kegiatan sesuai target berpotensi memperoleh pengurangan alokasi pada tahun berikutnya.
Penilaian tersebut didasarkan pada tingkat realisasi program dan kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan tetap akan mengusulkan kembali kebutuhan anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah.
“Daerah hanya menyampaikan usulan sesuai kebutuhan pembangunan. Keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat sesuai kebijakan dan proporsi pembiayaan yang telah ditetapkan,” jelas Marthen.
Percepatan penyerapan anggaran dan pembayaran kepada pihak ketiga dinilai menjadi pekerjaan rumah penting bagi seluruh OPD.
Selain menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah, langkah tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian melalui kelancaran pembayaran kepada kontraktor, pelaku usaha, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Mimika.
EHO
