Koreri.com, Ambon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku terus mempercepat penyelesaian agenda legislasi tahun 2026.
Hingga memasuki triwulan III, pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berjalan sesuai tahapan dengan target seluruh Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.
Sekretaris DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal, mengatakan sebanyak tujuh Ranperda telah menyelesaikan tahapan studi banding sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi. Selanjutnya, seluruh Ranperda tersebut akan memasuki pembahasan tahap I bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan sebelum dilanjutkan ke tahapan uji publik.
“Selanjutnya Ranperda tersebut memasuki pembahasan tahap pertama bersama OPD dan para pemangku kepentingan sebelum dilanjutkan ke tahapan uji publik,” ujar Farhatun kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Ambon, Rabu (22/7/2026).
Selain itu, DPRD Maluku juga tengah memfokuskan pembahasan Ranperda usulan Pemerintah Provinsi Maluku tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha yang saat ini dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus). Pembahasan dilakukan secara intensif agar regulasi tersebut dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Di sisi lain, empat Ranperda lainnya juga telah menyelesaikan studi banding dan bersiap memasuki tahapan uji publik setelah melalui pembahasan tahap II bersama OPD dan para pemangku kepentingan.
Menurut Farhatun, capaian tersebut melanjutkan kinerja legislasi DPRD Maluku yang pada tahun 2025 berhasil menetapkan empat Perda inisiatif DPRD. Dengan progres yang terus berjalan, DPRD optimistis seluruh agenda Propemperda Tahun 2026 dapat dituntaskan sesuai jadwal.
Adapun sejumlah Ranperda yang tengah dibahas meliputi Ranperda tentang Pengelolaan Sampah, Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Penyelenggaraan Kearsipan, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta sejumlah regulasi strategis lainnya.
DPRD Maluku berharap seluruh regulasi tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Maluku.
JFL
