Koreri.com, Sorong – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Perempuan Papua (FOR Papua) resmi dideklarasikan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Rabu (17/4/2024).
Deklarasi yang dipimpin langsung Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat yang juga anggota DPD RI terpilih periode 2024 – 2029, Mananwir Paul Finsen Mayor berlangsung di kantor DAP, Km 8 Kota Sorong.
Diketuai Karolina Weiber, SH bersama Petronela F. Korwa selaku Sekretaris dan Hesti Wutoy sebagai Bendahara, forum ini membawahi 9 Bidang.
Momen deklarasi tersebut juga turut dihadiri salah satu tamu undangan yang hadir dalam deklarasi FOR Papua tersebut adalah Legislator DPR Papua Barat dari Fraksi Otonomi khusus, Barnike Susana Kalami.
Seusai deklarasi, Barnike dalam pernyataannya menyampaikan salut dan bangga serta mengapresiasi Dewan Adat Papua (DAP) atas inisiasinya membentuk Forum Perempuan Papua di Provinsi PBD.
Dan sesuai dengan semangatnya, bahwa ini merupakan wadah perempuan Papua yang akan bersuara untuk membela hak-hak perempuan dan anak. Termasuk juga bekerjasama dengan Pemerintah daerah dan juga bersinergi dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya supaya bisa menyuarakan hak-hak perempuan itu sendiri.
“Yang pastinya kita ada dalam koridor Undang-undang Otonomi Khusus dan di dalamnya pasti ada program-program yang mencakup perlindungan terhadap perempuan, kesejahteraan perempuan maupun anak,” ungkapnya saat memberikan keterangan pers kepada awak media, Rabu (17/4/2024).
Bagi Barnike, dengan adanya wadah perempuan Papua ini maka akan lebih terorganisir dan lebih tepat sasaran dalam menyalurkan setiap program kepada masyarakat secara khusus perempuan sendiri.
“Mungkin perekonomian dalam keluarga, kemudian pendidikan dan kesehatan. Karena bicara terkait dengan generasi maka otomatis perempuan juga bertanggung jawab terhadap kesehatan anak. Ini yang mungkin untuk tahap awal yang menjadi sasaran utama untuk meningkatkan perekonomian,” bebernya.
Barnike menyebutkan pula bahwa Pemda sebenarnya juga memiliki program-program khususnya pada setiap OPD seperti di Dinas Koperasi dan UMKM juga DInas Pemberdayaan Perempuan.
“Maka diharapkan penyalurannya lebih tepat sasaran karena ada wadahnya yaitu FOR Papua. Dimana ketika ada program Pemerintah seperti pelatihan maupun sosialisasi terkait program pemberdayaan perempuan dan ekonomi itu juga mungkin bisa melibatkan pengurus yang ada,” imbuhnya.
Dengan begitu, sambung Barnike, bahwa wadah FOR Papua juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah kepada perempuan-perempuan Papua yang lainnya.
“Jadi tugas yang ada ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga FOR Papua yang menjadi mitra pemerintah untuk boleh menyentuh perempuan-perempuan asli di wilayah Papua Barat Daya,” pungkasnya.
ZAN
