Koreri.com, Sorong – Dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo – Ma’ruf Amin tidak berhenti bekerja.
Sejumlah kebijakan dan program masih terus digenjot di last minute kepemimpinan keduanya.
Ada target IKN yang terus berjalan, infrastruktur ruas jalan nasional, jembatan bahkan masih banyak lagi agenda fisik yang tetap dikerjakan.
Tidak hanya itu, di birokrasi pun terjadi Reshuffle Kabinet dalam rangka menyiapkan masa transisi pemerintahan dari Jokowi – Maruf ke Prabowo – Gibran.
Bahlil Lahadahlia yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi kini menempati pos baru di Kementerian ESDM. Satu posisi strategis baru yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Aspek paling penting yang menentukan maju dan mundurnya ekonomi Bangsa Indonesia.
Bahlil pun diperhadapkan dengan tugas-tugas berat berkaitan dengan manajemen, tata kelola sumber daya energi mineral di seluruh Indonesia.
Tidak terkecuali tanah Papua. Tanah yang kaya sumberdaya alam. Anugerah dan Misteri TUHAN.
Tokoh muda Papua Agustinus Kambuaya menyoroti pengelolaan tambang di Papua yang dimonopoli “Pemodal Besar”, sebut saja Freeport dengan 144 anak cabang perusahannya. Ada juga minyak dan Gas.
Semua bisnis berbasis Investasi ini telah mengeruk tambang dan minyak Papua sekian puluh tahun lamanya.
Sejak Belanda dengan NNGPM minyak di Sorong kemudian Freeport. Orang Papua dan Pemerintah hanya mendapat manfaat Pajak dan Corporat Social Responsibility. Ini berlangsung sekian lama.
Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat ini mengatakan, hal yang menarik saat ini di Tanah Papua yaitu masyarakat adat pemilik hak ulayat mulai menjalankan tambang-tambang tradisional.
Mereka mengali, mengolah dan menghasilkan EMAS atau bahan tambang lainnya.
Ini merupakan aktivitas positif bahwa masyarakat pemilik sudah bisa menjadi pengelola sumberdaya alamnya sendiri dalam bentuk yang tradisional.
“Aktivitas tambang-tambang tradisional ini perlu didukung oleh Pemerintah. Menteri Bahlil sanggat paham kondisi Papua. Bahlil sebagai anak Papua harus bisa membuat orang Papua selaku pemilik hak bisa mengelola tambang tradisional bahkan modern agar mereka bisa menjadi raja tambang atas kekayaan yang TUHAN turunkan di atas tanah mereka. Atau menjadi raja minyak sama seperti Raja minyak di Arab sana,” ungkap Kambuaya melalui siaran persnya yang diterima media ini, Kamis (22/8/2024).
Menurut Senator terpilih dapil Papua Barat Daya itu, ada 4 harapan pokok yaitu 1. Pengetahuan Tentang Pengelolaan Sumberdaya. Akses informasi dan Metodologi pemanfaatan. 2. Teknologi Pengolahan. Artinya masyarakat adat diberikan dukungan teknologi tepat guna untuk mengolah hasil sumberdaya alam mereka. Entah tambang tradisional, entah sumur minyak. 3. Akses terhadap modal usaha. 4. Soal kepastian dan kemudahan berusaha yaitu kepastian hukum. Produk hukum Daerah seperti PERDASUS Pertambangan Rakyat.
Mesti ada instrumen hukum yang mengatur kepastian dalam berusaha.
Keempat hal diatas menjadi Basic Needs atau kebutuhan dasar pengusaha lokal atau masyarakat adat pemilik hak ulayat yang menyimpan harta anugerah TUHAN kepada masyarakat Pribumi.
Bagaimana sila Pancasila tentang Keadilan sosial ini menjadi nyata dalam kehidupannya, khususnya dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan SDA yang dianugerahkan TUHAN diatas tanah leluhur mereka.
Ini wujud nyata hadirnya negara dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Papua.
“Kami titipkan kepada Tuan Bahlil, Tunjukan Bahwa Mata Hari Itu Terbit Dari Timur Menjemput. Kita Bangun Lebih Awal. Kita juga memberi contoh lebih awal bahwa masyarakat adat pemilik sumberdaya alam juga bisa mengelola hasilnya hidup berdampingan dengan bisnis Makro yang ada,” pungkasnya.
RED
