Koreri.com, Jayapura – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengajukan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua tahun 2025 sebesar Rp. 170 miliar yang bersumber dari APBD Papua.
Permintaan kebutuhan anggaran Rp170 miliar mendapat sorotan dari berbagai kalangan termasuk tokoh pemuda Tabi Paul Ohee.
Ia menjelaskan Pemerintah pusat dan daerah segera merasionalisasi permintaan dana PSU Pilkada tahun 2025 baik bersumber dari APBN dan APBD sebesar 170 Rp. miliar.
Ia juga minta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) segera mengaudit penggunaan dana Pilkada 108 miliar dari total 155 miliar sebelum dikembalikannya dana sisa Rp47 miliar oleh KPU Provinsi Papua serta KPU Kabupaten/Kota pada 2024 lalu.
“Menurut kami tidak masuk akal permintaan dana hibah PSU tahun 2025 sebesar Rp170 miliar sebelum dipertanggungjawabkan sisa dana Rp47 miliar dari Rp155 miliar di tahun 2024,” sorot Pual Ohee dalam keterangannya, Minggu (2/3/2025).
Ditegaskan pula, bagi oknum-oknum KPU dan Bawaslu yang tidak profesional sebagai penyelenggara dan pengawasan Pilkada di 2024 lalu untuk segera memundurkan diri secara terhormat.
“Kami juga minta agar penyelenggaraan PSU Pilkada tidak memakai tempat-tempat yang elit dan fasilitas yang mewah agar terciptanya efisiensi anggaran bagi pelaksanaan PSU Pilkada Papua tahun 2025,” tegasnya.
“Kami juga minta KPU RI serta BAWASLU RI untuk mengeluarkan PKPU yang baru bagi pelaksanaan PSU Pilkada di seluruh Indonesia berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” sambung Ohee.
Dikatakan, bagi badan ad hoc atau PPD, PPS dan KPPS serta panwas distrik yang bermasalah untuk tidak dipulihkan kembali serta diberhentikan dan segera diambil alih oleh penyelenggara atau pengawas setempat (KPU/BAWASLU).
“Kami juga minta kepada pimpinan TNI-POLRI, ASN, agama dan adat untuk menjaga Netralitas dan tidak mendukung pasangan calon tertentu dalam pelaksanaan PSU pilkada tahun 2025, agar nantinya pemimpin yang dipilih oleh rakyat benar-benar murni lahir dari suara rakyat tampa ada intervensi pihak manapun demi terciptanya cita-cita demokrasi,” pungkasnya.
EHO
