Koreri.com, Sorong – Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong menanggapi materi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025 yang tertuang dalam pemandangan umum.
Pemandangan umum kelompok khusus disampaikan dalam rapat pleno XIX paripurna XXIII DPR Kota Sorong masa sidang tahun 2025 yang dipimpin Wakil Ketua I DPRK Syahrir di ruang sidang utama DPRK setempat, Selasa (23/9/2025).
Anggota DPRK Sorong Roberth Malaseme membacakan pemandangan umum kelompok khusus menyoroti sejumlah persoalan diantaranya penyerapan anggaran, program pemerintah serta meminta kepada kepala daerah mengalokasikan anggaran Otsus untuk anak-anak asli Papua.
Juru bicara kelompok khusus Roberth Malaseme menegaskan, dalam dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2025 tidak nampak pembiayaan program affirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan affirmasi pendidikan tinggi (ADIK).
Anggota Dewan dari masyarakat adat ini mengingatkan kepada Wali Kota Sorong melalui OPD teknis untuk mengirim putra-putri suku Moi dan OAP lainnya untuk berkuliah di jurusan-jurusan spesial seperti dokter, apoteker, pilot, nahkoda kapal, ahli hukum, informatika dan akuntansi.
“Buatkan MoU dengan sekolah kedinasan seperti AKPOL, AKMIL, STAN, IPDN, Statistik, Pertanahan, Kehakiman dan lainnya yang adalah bagian dari afirmatif action atau kebijakan khusus yang merupakan bagian dari perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan proteksi,” tegas Roberth saat menyampaikan pemandangan umum.
Kelompok khusus juga mengingatkan kepada Dinas Pendidikan sebagai OPD teknis terkait dengan program idola Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong yaitu Pendidikan Gratis agar tetap konsisten dalam Penerapannya kedepan.
“Kami minta agar segera disiapkan naskah akademik dan rancangan Perda tentang pendidikan gratis di Kota Sorong untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas.
KENN
