Koreri.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) melaksanakan agenda kunjungan kerja (kunker) komisi ke luar daerah.
Kegiatan kunjungan kerja yang dimulai awal pekan lalu, Komisi I bidang pemerintahan mengunjungi Kemendagri, Jakarta sedangkan Komisi II bidang Ekonomi melaksanakan kunker di Provinsi Jawa Barat, Komisi III bidang infrastruktur kunker ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Komisi IV bidang Kesra di Jakarta.
Rangkaian agenda Komisi III yang dimulai sejak tanggal 4 – 6 Mei 2026 meliputi pertemuan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar, audiensi bersama Komisi D DPRD Provinsi setempat, kunjungan teknis ke Bendungan Bilibili, serta peninjauan kawasan nelayan di Pulau Barang Caddi/Barangjadi dan Pulau Barrang Lompo.
Dalam kunker ini Komisi III fokus pada pendalaman tata kelola infrastruktur, pengembangan kepelabuhanan, pengelolaan sumber daya air, dan strategi peningkatan pendapatan daerah.
Wakil Ketua II DPRP PBD Fredrik Frans Adolof Marlissa, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh referensi kebijakan pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur dan penguatan fiskal.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, PBD dan Sulsel memiliki kesamaan karakter dalam konteks pengembangan kawasan timur Indonesia.
“Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk menuju wilayah Papua, sebagaimana Makassar menjadi gerbang kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Karena itu, kami melakukan konsultasi dan pertukaran pengalaman terkait pembangunan daerah,” kata Fredrik kepada wartawan di Makassar, Selasa (5/5/2026).
Dalam audiensi dengan Komisi D DPRD Sulsel, pembahasan diarahkan pada strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan pembangunan infrastruktur, serta sistem penganggaran program strategis daerah.
Salah satu materi yang dipelajari ialah pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema multiyears yang diterapkan Pemprov Sulsel.
“Kami ingin mengetahui bagaimana sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur melalui program multiyears agar dapat menjadi referensi bagi pembangunan di Papua Barat Daya,” ujar Fredrik.
Komisi III DPRP PBD juga menggali informasi terkait mekanisme penyusunan regulasi daerah, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung kemandirian fiskal.
Rombongan DPRP PBD diterima Sekretaris Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, H. Rahman, bersama Ketua Fraksi PPP DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin.
Menurut Rahman, Pemprov Sulsel saat ini menjalankan program pembangunan infrastruktur melalui skema multiyears dengan masa kontrak 2025–2027.
“Seluruh pembiayaan program tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” kata dia.
Rombongan Komisi III DPRP PBD juga mengunjungi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar diterima Division Heat Operasi Regional IV Yusida Palaesang.
Para wakil rakyat ini mempelajari tata kelola kepelabuhanan dan sistem logistik kawasan timur Indonesia.
Pembahasan dalam audiensi itu meliputi pengelolaan pelabuhan regional, pengembangan konektivitas antarwilayah kepulauan, pelayanan transportasi laut, serta pengawasan arus barang dan jasa.
Komisi III menilai pengalaman pengelolaan pelabuhan di Makassar dapat menjadi referensi dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di PBD yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.
Pada kesempatan itu DPRP PBD bersama PT Pelindo membahas tentang pengembangan kawasan pelabuhan di Sorong, manajemennya dan potensi-potensi bisnis yang bisa jadi sumber andalan PAD.
Selain itu, Komisi III berdiskusi dengan pihak PT Pelindo yang tentang belum beroperasinya kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kabupaten Sorong, padahal menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat dan PAD.
Pada agenda berikutnya, rombongan melakukan kunjungan teknis ke Bendungan Bilibili yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
Kunjungan tersebut difokuskan pada pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, pengaturan debit air, penyediaan air baku, dan manajemen operasional bendungan.
Rangkaian kunjungan kerja juga diisi dengan peninjauan kawasan nelayan di Pulau Barang Caddi/Barangjadi dan Pulau Barrang Lompo. Dalam kunjungan itu, Komisi III melihat kondisi infrastruktur pelabuhan nelayan, akses transportasi laut masyarakat, serta aktivitas ekonomi kawasan pesisir.
Hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan referensi DPRP PBD dalam mendukung penguatan kebijakan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik di wilayahnya.
KENN
