Koreri.com, Jayapura – Koalisi Rakyat Papua (KRP) dijadwalkan akan menggelar aksi demo damai penolakan Sekda Papua, Dance Flassy sebagai Plh. Gubernur Papua di Halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (28/6/ 2021) akhirnya dibatalkan dengan sejumlah pertimbangan.
Wakil Ketua I DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, mengatakan setelah berkoordinasi dengan Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enmbe juga Gubernur Papua yang sedang rawat di Singapura mempertimbangkan hal – hal yang menjadi alasan untuk tidak dilaksanakan aksi demo damai pada esok hari nanti.
“Kami partai demokrat Papua merasa penting untuk kami berbicara dengan menyatakan sikap hari ini karena Gubernur Papua Lukas Enembe adalah Ketua DPD Partai Demokrat sehingga sebagai Kader dan pengurus kami berkewajiban untuk membela, mendukung dan juga menjaga Gubernur Papua Lukas Enembe,” kata Ricky Ham Pagawak dalam keterangan persnya di Sekretariat DPD Demokrat Papua, Minggu (27/6/2021).
Sebagaimana diketahui, Surat Mendagri melalui Dirjen Otda tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Sekda Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh. Gubernur Papua.
Dikatakan RHP, pembatalan aksi demo damai penolakan Sekda Papua sebagai Plh. Gubernur Papua, sebagaimana arahan dan himbauan Gubernur Papua sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe kepada seluruh pengurus dan kader DPD Partai Demokrat Papua dan DPC Partai Demokrat di 29 kabupaten/kota se-Papua.
Adapun arahan dan himbauan, agar massa tak turun melakukan aksi demo damai dalam rangka penolakan Sekda Papua sebagai Plh. Gubernur Papua sebagai berikut.
Pertama, bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan PON XX Papua 2021 yang menyisakan kurang lebih 100 hari lagi.
Oleh karena itu, tutur RHP, seluruh masyarakat Papua harus menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenteraman, menjelang penyelenggaraan PON XX Papua 2021, terutama di empat claster, yakni kota Jayapura, kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke.
“Sehingga Ketua DPD Demokrat Papua yang juga Gubernur menghimbau kepada kami semua kader partai demokrat di Provinsi Papua agar tidak turun melakukan aksi demo damai dalam rangka penolakan SK Plh Gubernur Papua yang ditertima oleh Sekda Papua Dance Flassy,” katanya.
Kedua, bahwa meningkatnya angka Covid-19 di seluruh Indonesia, bahkan 20.000 orang per hari.
“Massa yang berkerumum dalam aksi demo, dikwatirkan berdampak pada makin meningkatnya angka Covid-19, khususnya di kota Jayapura saat aksi demo sehingga gubernur Lukas Enembe meminta kepada seluruh kader demokrat untuk tidak melaksanakan aksi demo yang sudah kita rencanakan,” katanya.
RHP menyampaikan permohonan maaf karena rencana aksi demo damai dibatalakan sesuai arahan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
“Kami tahu bahwa masyarakat Papua merindukan figur terbaik dan anak Papua terbaik dipercayakan masyarakat Papua, yang dipilih oleh rakyat Papua dari 29 Kabupaten/Kota mayoritas memberikan dukungan suara untuk pimpin Papua dua periode,” pungkasnya.
OZIE
