Koreri.com,Manokwari– Tiga Fraksi besar di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB), Golkar, NasDem dan PDI Perjuangan menyoroti penyerapan anggaran pada APBD tahun 2021 dinilai masih rendah bahkan belum tepat sasaran.
Sorotan itu termuat dalam pandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat yang dibacakan juru bicara Arifin,S,E dalam rapat paripurna ke dua masa sidang III dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Papua Barat atas nota keuangan RAPBD T.A. 2022 dan Raperda non APBD di Ruang Kaimana Swissbel-hotel Manokwari, Senin (29/11/2021)
Fraksi Golkar berpendapat bahwa merujuk pada RKPD tahun 2022 yang menempatkan percepatan pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemi Covid 19 Sebagai Prioritas Utama. Terkait Ini,
Karena itu Fraksi Golkar mengusulkan agar pagu belanja modal tersebut sebaiknya dievaluasi untuk dipertimbangkan kembali peruntukannya pada OPD teknis yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi kerakyatan.
Selanjutnya terkait belanja pada BPKAD, sebaiknya juga dipertimbangkan dan dievaluasi kembali agar peruntukannya diatur secara berkeadilan pada OPD yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi Kerakyatan, diantaranya: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
Selanjutnya Fraksi Golkar Juga Menyampaikan Bahwa Berkaitan Dengan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Belum Terlihat Optimal Dan Signifikan. Fraksi Golkar Dpr Pb Mengusulkan Agar Pemerintah Mengoptimalkan Peluang Pajak Dan Retribusi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Termasuk Bagi Hasil Migas, Perijinan– Perijinan Usaha, Pendapatan Perusahaan Milik Daerah, Serta Mengoptimalkan Sumber Pendapatan Lain Yang Sah.
Fraksi Nasdem mengharapkan agar penyerahan DPA T.A 2022 harus dilakukan di bulan januari 2022 sehingga realisasi serta penyerapan anggaran dapat berjalan dengan Baik dan depat waktu.
Terkait dengan kompensasi hak ulayat yang belum direalisasikan sebesar Rp. 3 Milyar untuk pembayaran tempat pelelangan Ikan di Kota Sorong.Pengawasan Gubernur Terhadap (Ulp) Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Percepatan Penyerapan APBD.
Fraksi NasDem Memberikan Dukungan Kepada Gubernur Terhadap Pengembalian Kewenangan Fasilitas Pandidikan Menengah Dari Provinsi Kepada Kabupaten Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pendidikan.
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Kebijakan Strategis Yang Sesuai dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Berjalan, Adalah Merupakan Instrumen Operasional Tahunan Yang
Bertujuan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Provinsi Papua Barat.
Dalam Hal Pertumbuhan Ekonomi Pada Triwulan Ke Iii Tahun 2021 Mengalami Kontraksi Yang Negatif Sebesar 1,78% (Data Bps).
Tiga Mesin Ekonomi Utama Papua Barat Yakni Industri Pengolahan (Minus 8,8%), Pertambangan (Minus 1,16%) Dan Sektor Konstruksi Juga Mengalami Kontraksi Yang Negatif, Padahal Sektor Ini Mengelolah Anggaran Yang Sangat Besar Dari Tahun Ke Tahun.
Bercermin dari Kondisi Perkembangan Kinerja Ekonomi Triwulan Iii Tahun Ini, Fraksi Pdi Perjuangan Berharap Pemerintah Dapat Memacu, Geliat Dan Kinerja Ekonomi Yang Lebih Baik Sebagaimana Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 Yaitu, Pemulihan Ekonomi Berbasis Keunggulan Daerah Dan Dampak Pandemi Covid-19, Peningkatan Kualitas Sumbedaya Manusia Dan Daya
Saing Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dengan Tidak Mengesampingkan Kemampuan Daya Beli Masyarakat, Memberikan Perlindungan Sosial Dan Mendukung Peran Aktif Masyarakat Dalam Pelaksanaan Vaksin .
Fraksi Pdi Perjuangan Memberikan Apresiasi Kepada Tni/Polri Atas Kerja Kerasnya Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 Dengan Capaian Vaksinasi Yang Cukup Signifikan Baik Dosis Pertama Maupun Dosis Kedua.
KENN
