Koreri.com, Biak – Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si,. M.Pd mengingatkan setiap OPD dan jajarannya dapat melihat kembali apa yang menjadi tugas dan tangggung jawab yang akan dilaksanakan.
Hal itu disampaikannya pada acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, bertempat di SwissbelHotel Cendrawasih Biak, Jumat (14/1/2022).
“Dokumen ini diberikan untuk pelayanan yang terbaik bagi rakyat Biak Numfor. Terima kasih kepada semua yang telah bekerja di 2021. Mari di 2022 ini, saling merangkul dan bergandeng tangan mewujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan. Selamat menerima DPA – SKPD tahun anggaran 2022,” ucap Bupati.
Penyerahan DPA – SKPD dilakukan secara simbolis kepada 4 OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Biak yakni Kepala DLH Iwan Is Mulyanto, Kepala DPMPTSP Herry Mulyana, Kepala Distrik Samofa Adam Umar dan Kepala Distrik Biak Kota Yeheskiel Randongkir.
Penyerahan dilakukan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd, disusul Ketua DPRD Milka Rumaropen, Sekretaris Daerah Markus O. Mansnembara dan Plt. Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi.
Penyerahan DPA ini dihadiri jajaran pejabat eselon II, III lingkup Pemkab Biak Numfor.
Plt Kepala BPKAD setempatr, Gunadi, S.Sos,. MSi dalam laporannya menyampaikan, DPA tahun ini masih memberikan porsi alokasi anggaran untuk mendukung percepatan penanganan pemulihan Covid-19.
Pada APBD tahun ini juga telah terdistribusi pada program dan kegiatan untuk seluruh SKPD termasuk program prioritas unggulan daerah dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Biak Numfor.
Untuk bidang pendidikan, selain beasiswa untuk orang asli Papua (OAP) juga memperluas pendidikan vokasi yang berorientasi pada industri strategis Papua.
Untuk bidang kesehatan, memperkuat penuntasan stunting, penyakit menular dan usaha meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
Sedangkan untuk bidang perikanan, yaitu mendukung ekspor perikanan.
Kemudian bidang pariwisata yaitu Sail Teluk Cendrawasih dan Waterfront City. Bidang pemerintahan diarahkan untuk mendukung daerah otonomi baru.
Bidang Perumahan, untuk pembangunan rumah masyarakat serta bidang komunikasi berupa penyelesaian pembangunan BTS.
Bidang infrastruktur dasar yaitu air minum, sanitasi untuk memperkuat atau mempercepat pembangunan fasilitas atau sarana air minum dan sanitasi di Kabupaten biak numfor.
Untuk bidang infrastruktur ekonomi dalam rangka konektivitas multimodal lingkungan hidup berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi berbasis daya dukung lingkungan di Kabupaten Biak numfor.
Selanjutnya APBD Tahun Anggaran 2022 juga telah mengalokasikan anggaran untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pada APBD tahin ini.
Juga alokasi anggaran untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan sosial ketenagakerjaan bagi 2000 lebih tenaga honorer daerah dan 1500 lebih untuk pekerja rentan dalam hal ini nelayan di Kabupaten Biak Numfor.
Jaminan yang diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan untuk aparat kampung masih dipersiapkan.
Lebih lanjut disampaikan, total belanja pada DPA sebesar 1,473 triliun ini terdistribusi pada program pembangunan sebanyak 98 program dan 1.155 kegiatan.
Total penerima DPA sebanyak 51 OPD terdiri dari Inspektorat 1 OPD, Sekretariat 2 OPD, Dinas sebanyak 19 OPD, Badan 6 OPD, Satuan polisi pamong praja 1 OPD, Distrik sebanyak 19 OPD, RSUD 1 OPD, UPTD SKB dan LLK sebanyak 2 OPD.
Kemudian terkait dengan struktur APBD Tahun Anggaran 2022, disampaikan juga bahwa, APBD tahun ini masih menganut sistem anggaran defisit setelah dievaluasi oleh tim evaluasi provinsi dalam hal ini bersama-sama juga dengan badan anggaran DPRD dan TAPD ke Jayapura.
“APBD dilakukan rasionalisasi khusus perjalanan dinas dan belanja modal kendaraan dinas, kami rasionalkan sehingga defisit tahun ini sebesar 33,5 miliar rupiah dan APBD tahun ini belum mengakomodir SILPA 2021 karena penetapannya sebelum 31 Desember,” tandasnya.
Pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Bupati, Sekda serta segenap unsur pimpinan DPRD dan seluruh OPD, dimana penerimaan pendapatan daerah naik cukup signifikan.
“Kami juga sampaikan berapa besaran kenaikan, mulai dari pendapatan daerah total target pendapatan adalah Rp1,440 triliun terdiri dari PAD sebesar Rp114 miliar,” bebernya.
Kemudian pendapatan transfer Rp1,296 triliun yang terdiri dari pendapatan transfer pusat sebesar Rp1,147 triliun yaitu dari dana alokasi umum Rp532 miliar.
Kemudian DAK fisik tahun ini Rp269 miliar, tahun lalu sebesar Rp208 miliar dimana kenaikannya cukup signifikan.
Sementara untuk DAK nonfisik tahun lalu sebesar Rp59 miliar, dan tahun ini meningkat menjadi Rp113 miliar.
DPA Pusat tahun 2021 lalu Rp35 miliar, tahun 2022 ini Rp39 miliar dan dana desa sebesar Rp 193miliar.
Pendapatan transfer antar daerah yaitu dana otonomi khusus tahun 2021 lalu sebesar Rp32 miliar, tahun ini sebesar Rp123,956 miliar.
Dana tambahan infrastruktur sebesar Rp1,5 Miliar, untuk dana bagi hasil pajak provinsi tahun 2021 lalu Rp21 miliar, tahun ini menjadi Rp23 miliar.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp29 miliar merupakan pendapatan dana BOS yang penyalurannya langsung ke rekening sekolah.
Dilanjutkan rincian belanja daerah terdiri dari Rp1,473 triliun yaitu belanja operasi Rp973 miliar, belanja modal Rp248 miliar, belanja transfer sebeaar Rp250 miliar.
Gunadi juga mengharapkan dukungan dan kerjasama OPD secara khusus pejabat pengelola keuangan pada setiap SKPD termasuk bendahara agar dapat terus meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilannya.
Pihaknya siap memfasilitasi dan memberikan pendampingan serta pelatihan.
“Kami mengingatkan kepada pimpinan OPD untuk laporan pertanggungjawaban 2021, berkenan kepala OPD mengarahkan dan memonitor bendahara pengeluaran untuk segera menyelesaikan inputan di sistem Simda. Kami mohon setiap pimpinan dapat memonitor karena minggu depan BPKP perwakilan Provinsi Papua akan ke Biak sesuai dengan permohonan pemda Kabupaten Biak Numfor, untuk penyusunan laporan keuangan kita mendapat asistensi pendampingan dari BPKB perwakilan provinsi Papua,” tandas Gunadi.
Turut hadir, pimpinan dan anggota DPRD Biak Numfor, pimpinan OPD, Kepala Distrik, serta Kepala Kelurahan di wilayah itu.
HDK
