Koreri.com, Manokwari – Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw, M.Si usai melantik Penjabat Bupati Sorong, Maybrat dan Wali Kota Sorong langsung memberikan tugas khusus kepada masing—masing untuk dilaksanakan sebagai langkah awal.
Kepada Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso, S.Sos., M.M, Paulus Waterpauw memberikan pesan khusus terkait dengan investasi yang mencakup beberapa bidang yaitu pengelolaan pelabuhan, pabrik smelter dan pabrik baterai.
Perusahaan minyak asal China, Great United Petroleum Holding Co Ltd memastikan akan menanamkan investasinya di Kabupaten Sorong, Papua Barat.
Mereka menggelontorkan dana sebesar USD50 juta atau setara dengan Rp725 miliar untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dana tersebut merupakan investasi awal yang digelontorkan kepada pemerintah Kabupaten Sorong, dari total dana Rp79 triliun.
“Puji Tuhan, kita dapat kabar baik saya baru baca ya bahwa pemerintah kabupaten Sorong sudah menandatangani dengan Pemerintah China,” kata Paulus Waterpauw.
Dia mengatakan bahwa akan ada investasi yang masuk di wilayah kawasan ekonomi khusus KEK, Kabupaten Sorong. “Ini oleh pak Luhut (Menteri Marves) dan pak Bahlil sudah mendorong itu sejak lama” kata Paulus Waterpauw.
Lahanya sudah dibebaskan, sekitar 500 ribu hektar yang sudah siap untuk dibangun tetapi ada beberapa hal teknis terkait pelabuhan yang mudah alami pendangkalan, tapi hal tersebut akan dicek kebenarnya di lapangan.
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso, S.Sos., M.M saat dikonfirmasi awak media mengatakan siap melaksanakan tugas yang dimandatkan Pj Gubernur Papua Barat terkait dengan investasi masuk di Kawasan Ekonomi khusus Sorong.
“Terkait dengan investasi di Kabupaten Sorong, saya kan Kepala Dinas Investasi dan penanaman modal Provinsi Papua Barat, khusus untuk KEK itu merupakan koridor potensi sumber daya alam yang kita punya di Papua Barat,” ucap Moso.
Dikatakan, khusus untuk KEK, tugasnya yang pertama membenahi sistem, lalu infrastruktur dan dukungan dalam bentuk kebijakan alokasi Anggaran.
“Kolaborasi antara pemerintah Kabupaten, Provinsi termasuk pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga” ucapnya.
KENN
