Koreri.com, Saumlaki – Diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi beberapa hari ini, geliat aktivitas masyarakat di Kota Saumlaki, ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) nyaris lumpuh total.
Menariknya, tingginya curah hujan dikawasan itu turut mengungkap beberapa fakta yang berkaitan hasil kerja Dinas Pekerjaan Umum setempat yang jauh dari memuaskan.
Pasalnya, trotoar dan drainase yang baru selesai dibangun 3 bulanan oleh PT. Rikon Jaya Karya dan menelan uang rakyat seniali Rp4,3 Milyar ini jauh dari kata menarik dan bermanfaat dikala hujan mengguyur.
Bahkan, upaya meraup untung oleh berbagai pihak terindikasi dari proyek yang pekerjaannya dilakukan asalan ini.
Menarik di musim kemarau tapi membawa masalah di kala hujan, itulah kira-kira ungkapkan keresahan beberapa warga kota Saumlaki termasuk para pemangku kepentingan yang pernah turut mengawasi proyek ini sejak awal.
“Pembangunan trotoar dan drainase di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menelan biaya Rp4,3 M ternyata tak memberikan solusi bagi masyarakat. Malah menimbulkan masalah baru,” ujar Sonny Hendra Ratissa (SHR), mantan Ketua Komisi C DPRD setempat yang pernah mengawasi dan tegur keras pekerjaan tersebut saat diwawancarai, Rabu (3/4/19).
Pernyataan SHR bukan main-main, semua mata secara jelas melihat dan menyaksikan sendiri tatkala melintas di depan pertokoan Saumlaki.
Saluran-saluran air dari atas tertutup hingga menyebabkan sebagian rumah di sepanjang jalan utama tampak tergenang air.
“Kita lihat pada beberapa titik itu, drainasenya di buat di depan jalan tapi alur air dari atas tidak tersambung pada saluran air makanya meluap ke jalanan hingga merusak sisi bahu jalan,” ketusnya.
SHR menyatakan, dari sisi perencanaan tidak sesuai dengan kontrak karena material pasir lumpur yang dipakai waktu itu.
“Setelah ditegur barulah kontraktor menggantikan dengan pasir baru. Tak hanya itu, soal dimensi juga ada yang sesuai tapi ada juga yang tidak sesuai. Baru-batu di dasar juga tak di pukul hingga rata, itu sengaja di biarkan, padahal itu sangat menghambat jalannya air,” bebernya.
Padahal, dari sisi perencanaannya, harusnya Dinas PU bisa turun pada saat hujan lebat agar bisa tahu alur air pada titik-titik mana, sehingga air tidak tabrak sambungan yang telah di tutup dan meluap ke luar.
“Pada jalan turun STM, ada dua titik disitu sebelumnya air langsung turun ke laut, namun karena sudah di tutup, terpaksa harus meluap ke jalanan. Belum lagi di depan penginapan Pantai Indah, kedalaman drainase yang hanya 20 Cm sementara aliran air yang begitu kencang dari atas ke bawah akhirnya meluap. Bayangkan penutup beton saja lepas dari atas trotoar karena derasnya aliran air,” sorot pria asal Desa Lelingluan itu.
SHR juga menyatakan, mustahil jika orang PU yang punya spesialisasi disitu tapi tak mampu mengukur kedalaman drainase dan daya tampung air.
“Ini bukan soal kekeliruan, tapi disengaja karena mereka sekolah itu, masakan tidak tahu,” sindirnya menambahkan.
Ia pun menyoroti masalah penggunaan anggaran Rp4,3 Miliar bagi pembangunan drainase yang tak memberi manfaat apa-apa.
“Uang 4,3 Milyar bukan dana yang sedikit. Jika di pakai untuk kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat kan lebih baik, dari pada buat drainase dan trotoar yang awalnya tidak banjir, sekarang malah banjir akibat tertutupnya saluran air,” sorotnya lagi.
Awalnya, DPRD melalui Komisi C telah 2 kali melakukan on the spot, dan rapat dengan Dinas PU KKT hingga 3 kali dalam rangka mencari solusi agar tidak terjadi masala seperti ini.
Namun kenyataannya, tidak ditindaklanjuti hasil pertemuan itu sehingga kontraktor bekerja sesuka hatinya.
“Enak sekali, kontraktor kerja ngawur dapat untung, pengawas juga dapat 4 persen, konsultan perencanaan juga dapat 7 persen, tapi masyarakat dapat luapan air,” kecamnya.
Meski ini masih ada dalam masa pemeliharaan, dan Dinas PU masih bisa panggil untuk menyelesaikan masalah ini.
“Tapi saya kira ini kesalahan yang fatal, apapun solusinya saya rasa sudah terlambat. Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus menyiapkan dana yang cukup besar lagi untuk membenahi drainase yang sudah dibangun ini,” cetus SHR.
Sebab dana pemeliharaan yang hanya 5 persen tak akan cukup, karena ini harus dibongkar lagi untuk membenahi titik-titik yang salah yang sudah terlanjur dibangun.
SHR mengklaim punya semua foto dan data, dimana titik-titik yang salah. Ada batu yang tidak rata, kedalaman dan dimensi sepanjang alur drainase itu. Dalam hal ini, entah pengawasan yang salah atau perencanaan yang kacau.
“Kita harus akui bahwa sebelum di bangun drainase, genangan air tak seperti ini. Padahal drainase ini tujuannya agar aliran air bisa dibuang sampai ke laut. Bukan buat drainase untuk membatasi aliran air sehingga terjadi saat ini adalah meluapnya aliran-aliran air hingga ke jalan-jalan dan teras rumah pertokoan,” klaimnya.
Terpantau, Rabu (3/4/2019) pagi hingga malam, beberapa pegawai Dinas Bina Marga mendatangi trotoar dan berusaha memperbaiki saluran mampet yang mereka sudah tahu sejak awal bisa mendatangkan masalah bagi warga Saumlaki.
LSM
