Koreri.com, Jayapura – Bappeda Papua bekerja sama dengan USAID Lestari menggelar lokakarya bersama Jurnalis Papua, bertempat di Hotel Horizon Jayapura, Selasa (9/7/2019)
Lokakarya membahas tentang rencana tata ruang wilayah mengusung tema “Dasar Pembangunan yang Berkelanjutan di Papua”.
Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Verra A. P. Wanda saat membacakan sambutan Kepala Bappeda Papua mengatakan lokakarya ini bertujuan memberikan informasi kepada wartawan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahamannya mengenai perencanaan tata ruang dan perizinan.
“Sehingga liputannya menjadi lebih banyak dan terfokus pada persoalan dan solusinya,” urainya.
Lanjut Kepala Bappeda, sebagaimana diketahui satu isu yang patut dicermati bersama bahwa Papua mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan sekaligus menjadi tantangan bersama adalah menyangkut program Papua Rendah Karbon.
Hal ini sesuai dengan komitmen Presiden RI untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 41 persen sampai tahun 2020 termasuk menurunkan 15 persen dengan dukungan internasional.
Maka Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mengalokasikan kawasan lindung seluas 60 persen dan 90 persen kawasan hutan dari luas wilayah Provinsi Papua Dalam Perdasi provinsi Papua nomor 23 tentang RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2023.
Untuk maksud tersebut. Pemprov juga telah mengakomodir luasan lahan gambut dengan luas berkisar 8 juta hektar yang ada di Papua ke dalam 60 persen kawasan lindung tersebut dan menjadikannya sebagai kawasan strategis provinsi melalui pengembangan wilayah rendah karbon.
Dengan adanya program rendah karbon ini diharapkan menjadi aset jangka panjang yang mendatangkan keuntungan finansial dari segi pendanaan melalui perlindungan hutan lindung termasuk didalamnya lahan gambut.
“Program ini tentu sangat menguntungkan dari sudut finansial namun juga menimbulkan tantangan baru dimana kita harus konsisten untuk menjaga keberlangsungan hutan lindung kita,” harapnya.
Lanjut Kepala Bappeda, adanya dinamika pembangunan yang berkembang pesat di segala bidang khususnya peningkatan pertumbuhan penduduk yang berimbas pada tuntutan kebutuhan pangan, papan dan kebutuhan akan pekerjaan serta kebutuhan lain sehingga mau tidak mau harus dapat diakomodir.
“Semuanya itu akan berujung pada kebutuhan ruang baru yang dalam perencanaan maupun pemanfaatannya harus tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai pelestarian alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Di sisi lain munculnya beberapa isu strategis yang berkembang akhir-akhir ini di Provinsi Papua menuntut adanya solusi yang cepat namun tepat.
Seperti, belum fixnya batas administrasi/tapal batas antara kabupaten kota yang diabaikan oleh perbedaan database baik itu luas wilayah maupun jumlah penduduk data jumlah kampung dan lain-lain yang berbeda antara Provinsi Papua dan kabupaten kota antara Kabupaten Kota yang berbatasan langsung maupun antara SKPD dalam Kabupaten itu sendiri.
Isu ini berkaitan erat dengan adanya pemekaran kabupaten-kabupaten baru yang terjadi di provinsi.
Oleh karena itu pendekatan terhadap pemecahan permasalahan yang timbul khususnya menyangkut keruangan/spasial dapat dilakukan dengan mengacu pada aturan main yang ada yaitu melalui undang-undang nomor 26 Tahun 2017.
“Selain itu, bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional,” pungkasnya.
VMT
