Koreri.com, Jayapura – Ketua Komisi III DPR Papua periode 2014 -2019, Carolus Bolly mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan dan akan dilanjutkan anggota Dewan yang baru periode 2019 – 2024.
“Kalau saya banyak pekerjaan rumah (PR, red) yang belum selesai dan kami harapkan dapat diteruskan anggota DPR Papua yang baru,” harapnya saat ditemui wartawan di Jayapura, Rabu (30/10/2019).
Menurut Carolus, dirinya optimis jika anggota DPR Papua yang baru hasil Pemilu 2019 bisa bersinergi dengan anggota legislatif yang lama agar bisa menyelesaikan semua program kerja yang belum tuntas.
“Saya yakin benar bahwa dengan perimbangan ini dimana jumlah anggota dewan yang masuk dan keluar hampir sama maka program kerja yang belum terpenuhi di periode lama bisa dilanjutkan teman – teman periode 2019 – 2024,” ujarnya.
Terutama, masalah Perdasi dan Perdasus yang selama ini masih tertahan di Kemendagri agar lebih di dorong lagi.
“Kedua, produk hukum legislasi yang masih tertahan di DPR kami berharap segera di dorong untuk dituntaskan,” sambungnya.
Selain itu, kata Carolus, pekerjaan rumah dari Komisi III terutama sekali yang selalu stresing di mana belum terlaksana dengan baik sampai saat ini adalah pembenahan BUMD.
“Bukan saya tidak suka orang – orang di BUMD tapi lebih pada efektivitas dan usaha ini kita harap lebih produktif supaya menghasilkan PAD,” tegasnya.
Carolus mengaku secara jujur bahwa dirinya selalu khawatir akan kondisi BUMD.
“Jangan sampai 10 tahun masa kepemimpinan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua dan itu kader Demokrat, nanti kami tinggalkan jejak BUMD ini yang amburadul dan tidak menghasilkan. Itu yang kita jaga,” cetusnya.
Dikatakan, dari aspek komisi pihaknya ingin efektifitas perjalanan BUMD ini baik, dimana sama – sama mengetahui dan mengukur bahwa banyak BUMD yang belum bisa produksi dalam waktu dekat.
Kemudian kemampuan anggaran dimana BUMD ini butuh penyertaan modal terus-menerus sehingga bisa menghasilkan.
“Kalau dia belum menghasilkan, itu menjadi beban anggaran APBD untuk memberikan suntikan dana ke sana. Kami minta yang belum produksi ini istirahat dulu dan pilih yang mana, kita ukur visibel untuk dilaksanakan,” tekannya.
Carolus juga minta Pemda serius memperhatikan jadwal pengajuan KUA – PPS karena makin molor pemerintah masukan dokumen ke legislatif maka itu akan memberikan ruang yang sempit bagi Dewan untuk membahas.
“Kita berharap di periode yang akan datang bisa diperbaiki hal seperti ini, supaya bisa memberikan ruang luas kepada Dewan untuk membahas dengan mitra terkait. Agar bagimana lebih menajamkan perhatian kita kepada APBD yang akan disahkan, ” tukasnya.
VDM
