Koreri.com, Sorong – Kompleks Kampung Bugis, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD) telah belasan tahun menjadi kawasan langganan banjir.
Kampung yang terdiri dari belasan RT ini terletak di area yang berdekatan dengan lokasi galian C.
Berbagai langkah dan upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah setempat maupun warga masyarakat secara swadaya hanyalah ibarat mimpi di siang bolong.
Bahkan tak hanya itu, meski pemerintahan di ibukota provinsi termuda Indonesia ini telah berganti beberapa kali, persoalan banjir Kampung Bugis tidak juga teratasi.
Maka ketika Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi meluncurkan program transmigrasi lokal (translok) di Papua, langsung disambut warga di kawasan kampung yang berada di Km 10 Masuk, Kota Sorong ini.
Program tersebut dinilai benar-benar membawa angin segar bagi warga di kawasan itu sebagaimana diakui Yusuf Muri Salampessy, salah satu warga Kampung Bugis dalam keterangannya kepada Koreri. com di Sorong, Sabtu (9/11/2024).
“Saya sebagai warga yang sudah tinggal lama di Kampung Bugis Sorong, saya mendengar ada berita baik dari Bapak Presiden Prabowo bahwa program transmigrasi nasional dialihkan ke transmigrasi lokal. Dan kita sudah melihat ada 10 titik di Papua yang masih sangat minim atau masih sedikit sekali penduduknya,” ungkapnya.
Yusuf berharap sebagai warga yang terdampak banjir di Kampung Bugis Km 10 Masuk, agar dapat didahulukan untuk program transmigrasi itu.
“Karena kami sudah sangat lama berkeinginan untuk direlokasi dari tempat tinggal kami atau tempat galian C di sekitar tempat kami tinggal yang direlokasi. Hanya saja itu tidak mungkin dilakukan (relokasi tempat galian C) mengingat pembangunan di Papua Barat Daya harus secara merata,” imbuhnya.
“Maka kami berharap kiranya transmigrasi lokal ini dapat mengutamakan kami sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo kepada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Menteri Transmigrasi,” pintanya.
Diakui Yusuf, program translok ini dirasa sangat penting karena memiliki manfaat dan kegunaan yang besar. Mengingat program ini memang mengutamakan masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Maka Insya Allah, masyarakat Kampung Bugis ini adalah orang-orang yang siap ditransmigrasikan. Dan rata-rata mereka adalah masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dengan begitu, mereka bisa mengembangkan usahanya dalam budidaya perikanan, pertanian sesuai dengan visi misi bapak Presiden,” bebernya.
“Artinya kami masyarakat Kampung Bugis ditransmigrasikan untuk menjadi lebih baik karena kami adalah masyarakat yang telah lama terdampak banjir dan sampai dengan dunia sekarang, belum ada solusi yang jelas dari Pemerintah daerah untuk persoalan banjir di Kampung Bugis,” tegas Yusuf.
Untuk itu, ia meminta Gubernur PBD selaku Pemerintah daerah setempat bersama dengan DPR PBD agar mengutamakan warga yang ada di Kampung Bugis atau kampung Malamoi agar dapat direlokasikan ke lokasi 10 titik itu.
Nantinya, terserah dari Pemerintah terkait tempat yang ditinggalkan untuk pemanfaatannya.
“Mungkin di wilayah itu dijadikan tempat galian C secara penuh atau yang kami dengar tempat itu akan dijadikan lapangan tembak atau yang lain. Itu terserah dari Pemerintah saja,” tegasnya.
Persoalan lainnya, Yusuf juga menyinggung soal jalanan di kawasan Kampung Bugis.
“Kalau ini kan jalanannya rusak, lalu kalau panas kan berdebu. Truk tadinya yang melintas sekitar 100 hingga 300 unit tapi sekarang sudah tidak sebanyak itu. Namun truk yang lewat mengakibatkan debu yang dapat menggangu pernafasan. Belum lagi saat hujan terjadi banjir, becek sehingga masyarakat benar-benar sudah tidak layak tinggal disitu,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Dewi Ekawati Muri, warga Kampung Bugis Km 10 Masuk.
“Saya adalah salah satu warga yang bertempat tinggal tepatnya di Km 10 masuk atau disebut dengan Kampung Bugis. Saya bukan hanya warga tapi juga selaku Ketua RT. Dan saya meneruskan statement dari Pa Muri Salampessy bahwa kami benar-benar adalah korban terdampak dari banjir dan galian C yang telah dibuka di tempat tersebut,” ungkapnya.
Dewi mengaku sering sekali banjir yang terjadi memberi dampak yang sangat besar kepada warga setempat sehingga tidak hanya mengganggu aktivitas tapi menimbulkan kerugian yang luar biasa dan telah banyak korban yang terdampak.
“Maka kami berharap kepada pemerintah terutama pemimpin yang nantinya terpilih di Pilkada 2024 ini untuk dapat membantu kami diikutsertakan dalam program transmigrasi lokal atau direlokasi. Karena sangat besar harapan kami untuk dapat merasakan hak asasi manusia kami diperhatikan. Dan kami juga berharap kepada pemerintah bisa merasakan apa yang kami rasakan atas nama kemanusiaan,” imbuhnya.
Dewi juga mengaku terkait hal ini, warga telah melakukan demo bersama mahasiswa di kantor Wali Kota Sorong pada 2020 lalu soal galian C.
“Kami juga paham bahwa galian C diperlukan di Kota Sorong karena bukan hanya untuk pembangunan daerah tapi juga untuk hal-hal yang mungkin memiliki kepentingan yang lebih besar,” bebernya.
Untuk itu, Dewi berharap Pemda bisa mengambil kebijakan untuk itu.
“Setidaknya mungkin kami bisa direlokasikan ke tempat yang kami rasa lebih aman dan nyaman,” pintanya seraya menambahkan banjir tersebut sudah dirasakan dirinya dan masyarakat Kampung Bugis sejak 15 tahun lalu.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan 10 titik lokasi untuk kawasan transmigrasi di Papua.
Mengutip siaran pers Kementrans, kawasan-kawasan tersebut nantinya akan dilakukan revitalisasi agar bisa menampung dan membina para transmigran.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menegaskan dalam program ini, Pemerintah memastikan tidak akan melakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah padat pemukiman lainnya di luar ke Papua.
Pemerintah nantinya akan fokus melakukan transmigrasi lokal di Papua, jika dibutuhkan. Dan hanya akan melibatkan warga asli atau penduduk yang sudah lama bermukim di Papua.
Total 10 kawasan transmigrasi di Papua, namun sebanyak 4 di antaranya bakal diutamakan untuk dilakukan revitalisasi terlebih dahulu.
Adapun 10 kawasan transmigrasi dimaksud, antara lain Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak dan 2 di Kabupaten Merauke.
ZAN
