Koreri.com, Sorong – Pemerintah pusat melalui Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan jatah 3.000 unit rumah subsidi kepada 6 Provinsi di Tanah Papua.
3.000 unit rumah subsidi ini diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ditergetkan pelaksanaan pembangunannya pada 2026 ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses hunian layak huni.
Target tersebut disertai dorongan kuat terhadap kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan pengusaha muda lokal.
Hal itu disampaikan Menteri PKP RI Maruarar Sirait, saat menghadiri kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua di Kota Sorong, Minggu (26/4/2026).
Kegiatan ini mempertemukan Pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, serta pengusaha muda Papua guna memperkuat sinergi dalam percepatan penyediaan rumah subsidi.
Menurut Menteri Ara, penyediaan hunian layak di Papua tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Penyediaan rumah subsidi di Papua harus dilakukan secara bersama-sama. Kita ingin masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dan itu hanya bisa tercapai melalui kolaborasi,” ujarnya.
Menteri Ara menekankan bahwa pengusaha muda Papua memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Pemerintah, kata dia, ingin agar pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut terlibat langsung sebagai penggerak utama pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif dengan kondisi masyarakat Papua.
Pemerintah terus mengupayakan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki rumah, di antaranya melalui dukungan pembiayaan jangka panjang serta berbagai bentuk subsidi.
“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan,” tambahnya.
Selain menjadi ajang penguatan komitmen, kegiatan tersebut juga menjadi ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha terkait berbagai tantangan pembangunan perumahan di Papua, mulai dari pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga infrastruktur pendukung.
Para pengusaha muda Papua yang hadir pun menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program perumahan nasional dengan menghadirkan hunian subsidi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Melalui kolaborasi yang diperkuat, pemerintah berharap penyediaan rumah subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat maupun pelaku usaha di daerah.
RED
