Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Kabupaten Keerom, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta pencaker melaksanakan rapat bersama pasca aksi protes pengumuman CPNS formasi 2018 yang berujung ricuh mengakibatkan 2 gedung pemerintahan dibakar serta pengrusakan Kantor Bupati setempat.
Ada enam poin yang merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat Pemerintah daerah, FKUB dan Pencaker di Kabupaten Keerom, Senin (5/10/2020).
Pertama, Penjabat sementara Bupati siap mengakomodir putra asli Keerom yang tidak lolos CPNS 2018, kedua 170 CPNS Kategori 2( K2) untuk segera diangkat.
Ketiga, 30 orang formasi SMU yang tersebar di 11 Distrik akan diakomodir, keempat Formasi CPNS 2020 akan diakomodir sebanyak 600 formasi.
Kelima, FKUB dan Dewan Adat Keerom untuk segera bertemu Kapolda terkait beberapa orang yang di tahan pasca rusuh dan keenam mencari solusi soal 2 orang yang masih di rawat di RS pasca rusuh.
Penjabat Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun, mengatakan akan mengakomodir para pencaker yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2018, kemudian 170 CPNS yang masuk pada pengusulan kategori 2 serta 130 orang usulan dari 11 Distrik di Kabupaten Keerom.
“Saya akan lihat bagaimana teknisnya, karena saya juga kebetulan di Bagian Pemerintahan Asisten 2 Sekda Provinsi Papua, kita akan usahakan untuk akomodir aspirasi mereka,” akuinya.
Ridwan berpesan kepada Dewan Adat, FKUB, adan denominasi gereja agar segera bertemu Kapolda guna membicarakan terkait beberapa warga Keerom yang ditahan pasca demo pengumuman CPNS formasi 2018.
“Dewan adat dan FKUB harus segera bertemu Kapolda biar ada solusi bagi mereka yang di tahan saat ini,” dorongnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Keerom, Laurentsius Borotian, menegaskan masalah hasil CPNS, banyak terjadi perdebatan tetapi dari perdebatan tersebut terdapat solusi bahwa anak asli maupun anak non Papua yang ada di Keerom akan diakomodir di formasi honorer tanpa seleksi tapi syaratnya harus melengkapi berkas.
“Kami sudah sepakat semua harus diakomodir, tetap yang berdomisili di Keerom. Soal mereka yang di tahan menjadi tanggung jawab kami untuk bertemu pak Kapolda, ini merupakan pelampiasan emosi sehingga kita tidak dapat terus menjadikan mereka tersangka,” ujarnya.
Dewan Adat Keerom menghimbau kepada semua masyarakat dan pencaker agar tetap tenang karena sudah ada solusi untuk persoalan pekerjaan.
“Untuk mereka (Pencaker, red) yang tidak lolos CPNS nanti pemerintah akan tetap akomodir,” tandas Sekretaris Dewan Adat Keerom.
OZIE
