Koreri.com, Jayapura – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diwarning agar tak merekrut tenaga honorer baru.
Pasalnya, saat ini tenaga honorer yang ada belum selesai prosesnya.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menegaskan agar tidak ada lagi kebijakan dari kepala OPD dalam mengambil tenaga honorer baru.
“Jangan ambil honorer lagi, saya sudah bilang ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD, red),” tegasnya di Jayapura, belum lama ini.
Menurut Wagub, perekrut tenaga honorer baru dilakukan, jika pekerjaan menumpuk pada suatu dinas atau badan. Sementara, saat ini pekerjaan tidak ada kendala.
“Tenaga honorer itu diambil karena jumlah pekerjaan yang menumpuk di dinas atau badan yang dikontrak selama enam bulan dan jika sudah selesai maka kontraknya diputus,” tandasnya.
Ia berharap tidak ada lagi masalah honorer terjadi kedepan, sebab yang ada saat ini harus dituntaskan.
“Harapan kita ini yang pertama dan terakhir dalam hal honorer. Penerimaan ini sudah selesai, mereka PNS semua habis itu kita tegakkan aturan,” Ucapnya.
Dengan demikian, kepala OPD diminta tidak lagi mengambil kebijakan merekrut tenaga honorer baru. Sebab, hanya Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat mengangkat tenaga honorer.
“Kalau masih ada kepala dinas atau badan kasih masuk anggaran untuk belanja honorer, maka kebijakan saudara itu salah. Hal ini akan diperiksa nanti dalam penysunan APBD, jika masih ada temuan belanja honorer maka kita evaluasi dan dicoret,” pungkasnya.
OZIE
