Koreri.com, Jayapura – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal memimpin serah terima jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua dari pejabat lama Doren Wakerkwa kepada Dance Yulian Flassy di Gedung Negara, Dok V atas, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (15/3/2021).
Menurut Tinal, Sekda Papua memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar salah satunya adalah memastikan Otonomi Khusus berjalan baik.
“Ini yang membedakan Sekda Papua dengan daerah lain. Ada pengangkatan 14 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua jalur Otonomi Khusus yang belum dilantik. Itu juga pekerjaan Sekda supaya mereka bisa segera dilantik,” kata Wagub dalam arahannya.
Dikatakan, Sekda sebagai ketua tim anggaran diminta untuk bekerja dengan baik, dan tidak hanya mendengar masukan dari para elit politik saja serta mampu menjembatani tugas dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
“Distribusi keadilan itu yang penting, memastikan semua aspek sesuai porsinya masing-masing, khususnya orang asli Papua. Sebab Otonomi Khusus Papua itu untuk OAP,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Papua, Dance Yulian Flassy, mengatakan akan meminta petunjuk Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk menyelesaikan permasalah prioritas seperti tenaga honorer dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah.
“Pertama saya mohon kepada pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur agar hal – hal yang urgent seperti masalah tenaga honorer segera kami selesaikan dengan Kabupaten / Kota, sehingga kuota Kabupaten/Kota akan kami benahi lagi,” kata Dance Flassy kepada wartawan usai sertijab di Gedung Negara, Senin siang
“Segera saya panggil asisten III dan Kaban BKD rapat evaluasi sehingga permasalahan kita segera mempercepat penyelesaian karena ini satu masalah besar yang jadi prioritas saya,” sambungnya.
Selain itu, kata Flassy, akan dilakukan evaluasi terhadap perangkat daerah supaya setiap perangkat daerah meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai visi misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Evaluasai terhadap perangkat daerah ini juga menjadi prioritas saya yang akan bekejasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), BKN, Menpan-RB dan lembaga – lembaga aparatur lain di Jakarta,” tegasnya.
Menurutnya, akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk mengawal program prioritas menata kelembagaan perangakat daerah dan honorer di sisa masa jabatan dua tahun terakhir pemerintahan Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN).
“Forkopimda dan FKUB ini menjadi agen perubahan untuk kita komunikasi terus dan saya berharap sekali teman – teman media untuk terus memonitor perkembangan terhadap kemajuan pembangunan Papua,” kata Flassy.
Sekda Dance Flassy juga meminta kerjasama media untuk jangan melihat hal – hal negatif saja tetapi positif yang sudah dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam rangka menata negara kesatuan republik indonesia.
“Pemerintah Provinsi Papua akan lebih terbuka ada sesuatu yang berkembang komunikasi dengan Pemerintah,” katanya.
“Tadi dalam sambutan saya sudah bilang komunikasi ini kita lakukan dan saya namakan strong koordinasi. Jadi koordinasi yang kuat untuk kita bersama Gubernur dan Wakil Gubernur menata pembangunan daerah,” tambah Flassy.
Soal revisi UU Otsus, ujar Flassy, tetap mengacu pada arahan Gubernur dan Wagub untuk melihat pandangan MRP dan DPRP juga masyakat apa yang menjadi acuan komunikasi.
“Intinya adalah komunikasi tidak bisa sesuatu yang tidak diselesaikan tanpa komunikasi. Jadi strong komunikasi dan koordinasi ini penting sekali kita libatkan forkompimda dalam pembahasan hal – hal yang sangat urgent untuk pembangunan negara,” pungkasnya.
SEO
