Koreri.com, Jayapura – Puluhan nelayan asli Papua kembali melakukan aksi demo damai.
Pendemo menyampaikan aspirasi tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Papua, di halaman Kantor Gubernur setempat, Senin (3/5/2021).
Para nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Orang Asli Papua (GANOAP) menyampaikan aspirasi dengan membawa spanduk dan pamflet.
Mereka menyampaikan dua tuntutan kepada pemerintah terkait nasib nelayan OAP.
Dua tuntutan para nelayan yaitu pertama, meminta kepada Gubernur segera melantik Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, yang harus orang asli Papua.
Kedua, regulasi yang mengatur tentang keberpihakan kepada nelayan Asli Papua.
Koordinator GANOAP, Amos K. Woru mengatakan selama kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bergulir nelayan tidak diperhatikan oleh Pemerintah.
“Kami sebagai nelayan orang asli Papua sampai saat yang ada ini, selama Otonomi Khusus berjalan selama 20 tahun, tidak ada perhatian yang serius kepada kami,” bebernya.
Ditegaskan, pemerintah harus memperhatikan nasib nelayan orang asli Papua dengan membuat perda khusus untuk mendeteksi nelayan OAP.
“Kami besok kembali ke kantor Gubernur untuk bertemu pak Sekda sesuai janji agar kami sampaikan aspirasi ke pak Sekda,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Elsye Rumbekwan, mengatakan Sekretaris Daerah Don Julian Flassy meminta waktu untuk bertemu GANOAP.
“Bapak ibu minta maaf hari ini pak Sekda masih menerima tamu dari Pansus Otsus DPR – RI sehingga beliau (Sekda) meminta waktu untuk menerima aspirasi bapak ibu nelayan,” sambungnya.
Elsye juga menyampaikan pesan Sekda bahwa untuk saat ini tidak bisa bertemu. Namun ia meminta perwakilan dari para nelayan untuk bertemu diruang kerjanya, Selasa (4/5).
“Saat ini saya memang tidak bisa bertemu karena kami lagi rapat dengan DPR-RI. Jadi saya minta perwakilan nelayan bertemu saya besok,” Kata Elsye membacakan pesan singkat Sekda melalui telepon selulernya dihadapan pendemo.
OZIE
