as
as

Senator Papua Barat Minta Negara Jangan Bebankan Rakyatnya Dengan Vaksin

IMG 20210706 WA0006
Para Penumpang KM Ngapulu Yang tidak bisa naik kapal karena tidak punya kartu vaksin Covid-19 di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, Selasa (6/7/2021).(Foto : Istimewa)

Koreri.com, Jakarta– Wabah corona virus disease 2019 (COVID-19) yang melanda dunia, kini sabagian belahan dunia lainya sudah agak meredah tapi Indonesia  semakin menggila terlebih beberapa daerah di pulau jawa termasuk DKI Jakarta.

Dengan kondisi ini Pemerintah dengan tegas menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan lonjakan virus tersebut dengan mengeluarkan beberapa aturan dan regulasi.

Menurut Senator asal Papua Barat M.Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M,SIp bahwa ada baiknya aturan tersebut untuk mengatasi kurangnya aktifitas masyarakat demi memutuskan mata rantai COVID-19.

Tapi dilain sisi sangat menyusahkan masyarakat,  yang ibaratnya masyarakat sudah susah namun lebih dibuat susah oleh pemerintah.

“Seperti kejadian pada selasa 6 Juli 2021 pagi dimana terjadi keributan di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara akibat ratusan masyarakat yang ingin pulang ke daerah, lebih banyak ke indonesia timur, tidak bisa naik kapal Ngapulu akibat belum divaksin,” tegas Sanusi Rahaningmas melalui siaran persnya yang diterima media ini, Selasa siang.

Mantan Legislator Papua Barat tiga periode ini mengatakan, negara jangan menindas rakyat dengan berbagai aturan akibat adanya pandemi covid 19 ini, tetapi harusnya negara mencari solusi yang baik untuk mengatasi pandemi ini.

Sangat disesalkan kalau masyarakat yang ingin kembali ke kampung halamannya di wilayah timur hanya karena belum divaksin akhirnya bisa berangkat, sementara vaksin itu bukan sebagai jaminan bagi seseorang bisa kebal dalam serangan virus itu sendiri.

Pasalnya, banyak orang yang sudah divaksin namun masih terpapar virus corona dan bisa sampai meninggal termasuk para dokter dan kesehatan lainya.

“Saya sangat setuju dengan upaya pemerintah tapi jangan rakyat dijadikan korban dari sisi waktu karena mereka ingin balik ke daerah akibat karena kondisi yang semakin memburuk sehingga kebanyakan pekerja di PHK dan dirumahkan dan juga para mahasiswa yang krn penundaan masa kuliah sehingga mereka memilih kembali ke daerah untuk hidup bersama keluarga lainya sebab sulitnya kehidupan sekarang untuk makan saja susah,” pungkasnya.

Sementara dalam aturan ketika himbauan atau larang pemerintah kepada masyarakat untuk berdiam di rumah maka seharunya konsekwensi pembiayaan untuk kehidupan masyarakatnya ditanggung oleh pemerintah.

Apalagi kata Rahaningmas bahwa dengan kondisi Pandemi Covid 19 ini negara telah mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk penanganan corona virus, ironisnya masih banyak masyarakat  belum merasakan uluran tangan dari pemerintah.
Sehingga dengan demikian Pemerintah jangan terlalu arogan untuk memberlakukan sesuatu yang menyulitkan masyarakat seperti hal persyaratan Vaksin itu sendiri.

“Sweb PCR dan rapid tes Antigen yang rasanya sangat membebani masyarakat, kalau pemerintah ada niat baik untuk membantu masyarakat maka seperti yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok dapat diselesaikan secara baik dengan kebijakan, Pemerintah jangan terlalu memaksakan rakyat terkait dengan Vaksin mungkin cukup dengan Sweb antigen saja bagi mereka yang mau kembali ke daerahnya dengan menggunakan transportasi laut maupun udara karena mau diberlakukan sweb PCR dengan harga minimal di jakarta antara 800 hingga 1 juta rupiah sangatlah mahal bagi masyarakat bahkan lebih mahal dari harga tiket kapal,” jelas Senator Batik Merah.

Lebih lanjut dikatakan MSR bahwa jika pemerintah menginginkan agar semua penumpang harus wajib vaksin maka harus menempatkan petugas kesehatan di pelabuhan untuk melayani masyarakat secara maksimal.

Karena fakta yang terjadi petugas kesehatan yang melayani calon penumpang  sedikit sehingga tidak mampu melayani akibatnya terjadi keributan.

Anggota MPR RI ini mengingatkan pemerintah supaya tidak main-main dengan kondisi saat ini, harusnya lebih tegas dan jangan terkesan melakukan pembiaran terhadap WNA  seperti Cina masuk keluar indonesia dengan bebas.

Begitu juga dengan India yang dikenal dengan Covid klaster delta berkeliaran di indonesia, jadi cukup sudah rakyat indonesia menanggung penderitaan ini dan jangan sampai mereka jadi korban yang berkepanjangan dan bantulah mereka untuk tetap hidup.

“Karena rakyatlah yang akan membantu pemerintah dalam hal membayar utang negara yang dipinjam Pemerintah dan mengalami peningkatan  dari tahun ke tahun yang belum tentu dinikmati oleh seluruh rakyat di Indonesia tercinta,” harap Sanusi sembari meminta pemberlakukan PPKM ini jangan rakyat dijadikan korban.

KENN

as