Koreri.com, Jayapura – Polemik internal dalam Partai Demokrat Papua antara kubu Yunus Wonda dan Ricky Ham Pagawak masih berlanjut terkait pengusulan calon Wakil Gubernur Papua dari partai Demokrat.
Hal ini disebabkan kubu RHP tidak terima dengan pengusulan Wakil Ketua II DPD Demokrat Papua, Yunus Wonda, sebagai calon Wakil Gubernur Papua karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Pilkada.
Salahsatu kader DPC Partai Demokrat Mamberamo Tengah, Berius Kogoya, mengatakan keputusan Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe, bersifat sah, final dan mengikat sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi.
“Kami sampaikan bahwa apa yang diputuskan Ketua DPD Demokrat Papua adalah sah dan final. Tidak ada ada lagi keputusan diatas itu,” kata Berius Kogoya bersama Pemuda Papua Nusantara dalam keterangan persnya, di Kota Jayapura, Kamis (15/7/2021).
Berius berkeyakinan, keputusan Ketua DPD Demokrat Papua tersebut tidak akan berubah, meski ada kelompok dadakan ataupun orang yang mengatasnamakan Demokrat mendesak agar putusan Ketua DPD Demokrat dianulir dan bahkan wajib didorong ke DPP dan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai (MTP).
“Jadi tetap keputusannya itu akan kembali ke Pak Lukas Enembe sebagai Ketua DPD Demokrat Papua, sekali lagi perlu digaris bawahi, Keputusan Ketua DPD Papua, pak Lukas Enembe sah, final dan sudah mengikat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Pemuda Papua dan Nusantara, Franklin E. Wahey, mengatakan selama ini Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe telah memberikan banyak kesempatan bahkan jabatan kepada para elite politik Demokrat di Tanah Papua. 
Sehingga, Frangklin meminta kepada para elit politik partai demokrat tolong hargai keputusan yang sudah ditetapakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, memilih Yunus Wonda untuk dipilih dalam paripurna DPR Papua nanti.
“Kami minta kader Demokrat yang sudah mendapat jabatan yang istimewa di Papua, hargai keputusan Gubernur Enembe,” tegasnya.
Selain itu, kata Wahey, para kader yang tidak terpilih bisa memberi contoh teladan kepada partai koalisi lain, dengan tidak membuat gerakan tambahan.
“Apa yang sudah menjadi pilihan Gubernur sudah melewati mekanisme Partai Demokrat. Jadi kami minta kelompok-kelompok yang mengatasnamakan barisan militan Demokrat tidak memprotes apa yang sudah menjadi keputusan sah dan final,” tegasnya.
Senada ditegaskan, Benyamin Gurik, bahwa publik menyambut baik keputusan yang sudah dibuat Partai Demokrat.
“Kami berharap partai demokrat sebagai pemimpin koalisi Papua Bangkit jilid II ini bisa menjadi contoh kepada partai lain agar tidak membuat kegaduhan dalam demokrasi di Papua,” kata Benyamin Gurik.
“Kami sayangkan ada kelompok mengatasnamakan militan demokrat dan memprotes terhadap keputusan ketua DPD Partai Demokrat Papua. Kami bukan orang partai tapi kami melihat polemik internal partai demokrat ini contoh yang tidak etis,” sambungnya.
Benyamin juga meminta kepada bakal calon Wakil Gubernur dari partai demokrat yang masih aktif Bupati agar segera kembali ke Kabupaten untuk mengurus dan melayani masyarakat dalam pembangunan di daerah.
“Kami cuma minta kaka senior di partai demokrat tolong hargai keputusan Gubernur Lukas Enembe, jangan buat gaduh lagi karena keputusan ini sudah sah dan final,” tegas Bengur.
Diketahui, saat ini tim koalisi Papua Bangkit Jilid II masih menggodok nama-nama usulan bakal calon dari Partai Pendukung masing – masing, Kenius Kogoya yang mengantongi Rekomendasi DPP Hanura dan Abock Busup rekomendasi DPW PAN Papua.
Sementara calon yang diusulkan partai Demokrat dan Golkar belum serahkan rekomendasi dukunga kepada tim koalisi papua bangkit jilid II.
VER
