Koreri.com, Ambon – Komisi II DPRD Maluku meminta kedepannya dalam penyusunan RKPD 2022 agar fokus pada pemberdayaan potensi sumber daya alam (SDA) di wilayah itu yang sampai sekarang ini belum dikelola secara baik.
“Komisi II meminta agar potensi ini bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan sehingga menambah PAD kita terutama di sektor perikanan dan pertanian. Itu yang harus digali potensi itu karena hasil laut maupun hasil darat cukup luar biasa, tapi pemanfaatannya belum maksimal,” dorong Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Santy Saoda Tethool di ruang Komisi II, Selasa (27/7/2021).
Ia juga menyinggung soal wilayah tambang yang dimiliki Maluku.
“Tambang, tambang kita juga, tapi sangat disayangkan karena perizinannya ada pada Pemerintah Pusat. Jadi kita di daerah juga sangat dirugikan dengan perizinan untuk pertambangan yang ada di Provinsi Maluku ini,” bebernya.
Maluku menurut Saoda Tethool, memiliki potensi tambang yang begitu luar biasa tapi hasil retribusinya tidak bisa didapat karena semua izin di keluarkan dari Pemerintah Pusat.
Olehnya itu, Komisi II lebih fokus mendorong Dinas Perikanan soal memperbudidayakan masyarakat nelayan pesisir.
“Jadi ketika LIN hadir jangan cuma untuk pengusaha menengah ke atas tapi pengusaha kecil juga harus menjadi perhatian. Bagaimana mempersiapkan nelayan – nelayan pesisir yang ada,” tekannya.
Sedangkan untuk Dinas Pertanian, Komisi II lebih mendorong bagaimana memaksimalkan potensi pertanian yang ada di Provinsi Maluku dengan sumber daya alamnya.
“Sehingga petani-petani di Maluku bisa maju dan sejajar dengan mereka yang di daerah lain,” harapnya.
Komisi II juga, lanjut Saoda Tethool, meminta kepada Dinas ESDM terkait kebutuhan BBM di akhir tahun yang seringkali terjadi kelangkaan agar bisa disusun kebutuhannya sejak dini.
“Perlu ada kerjasama terintegrasi antara beberapa dinas yaitu Dinas Kelautan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perhubungan untuk mengestimasi berapa kebutuhan kita, sehingga kita tidak kekurangan di akhir tahun,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Maluku telah melakukan rapat dengan mitra terkait realisasi anggaran APBD 2020.
Dalam rapat tersebut, dilaporkan capaian realisasi ada yang telah melewati 90 persen namun ada juga yang masih di bawah 90 persen.
Khusus yang di bawah 90 persen diakibatkan sejumlah hal seperti adanya pandemi Covid-19 serta pembatasan perjalanan keluar daerah.
JFL
