Koreri.com, Sorong– Pasca aksi Satpol PP Kota Sorong nyaris bubarkan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Partai NasDem di Terminal Remu, Sabtu (21/8/2021) bakal berbuntut panjang, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NasDem Papua Barat nyatakan sikap.
Wakil ketua bidang politik dan pemerintahan daerah DPW Partai NasDem Provinsi Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H mengatakan bahwa aksi kepala satpol PP Kota Sorong Daniel Jitmau bersama rombongan itu merupakan pukulan telak bagi mereka.
Pasalnya, tindakan yang dilakukan pelaksana peraturan daerah Kota Sorong sangat tidak beretika dalam membangun komunikasi secara persuasif apalagi didepan Ketua DPW Partai NasDem yang masih melekat jabatan Gubernur Papua Barat.
“Sejujurnya bahwa kami merasa kecewa karena kepala Satpol PP Kota Sorong telah melecehkan pimpinan kami Bapa Dominggus Mandacan, beliau ini bukan saja ketua DPW, Gubernur Papua Barat tapi juga kepala suku besar arfak, tokoh inti menghadirkan Provinsi Papua Barat, ini yang membuat kami sangat terpukul,” tegas Sase saat menggelar konfrensi pers di Kota Sorong, Minggu (22/8/2021).
Langkah-langkah persuasif pun diambil Partai NasDem untuk membangun komunikasi dengan kepala Satpol PP Daniel Jitmau namun ditolaknya dengan alasan mereka hanya melaksanakan perintah Walikota Sorong.
Untuk itu, kedepan NasDem segera ambil langkah politik supaya menjaga harga diri dan marwah Partai besutan Surya Paloh ini, karena sudah cukup dukungan kepada pemerintahan Walikota Lamberthus Jitmau.
“Saya tegaskan bahwa dalam waktu dekat DPW mengeluarkan surat kepada DPD NasDem Kota Sorong untuk menarik dua anggota DPRD dari fraksi Golkar Kota Sorong,” jelas Seknun.
Politisi muda ini menegaskan bahwa langkah politik ini diambil agar menjaga marwah partai sehingga kedua kadernya di DPRD Kota Sorong wajib mengikuti kebijakan yang diambil.
DPW NasDem akan memanggil pengurus DPD dan dua anggota DPRD yang diberikan amanah dari masyarakat di lembaga legislatif itu untuk memberikan penjelasan terkait langkah politik ini.
“Kami akan menarik dukungan rekomendasi politik Partai NasDem dari pasangan Drs Ec Lamberthus Jitmau,M.M – dr Pahimah Iskandar yang sudah diusung dua periode, kami memilih oposisi dalam mengawal pemerintahan LAPIS Jilid II hingga selesai pada tahun 2022 mendatang,” pungkasnya.
DPW mewarning kedua anggota DPRD Kota Sorong untuk memberikan laporan terkait proses pembangunan dan pengawasan fungsi legislasi selama pemerintahan LAPIS Jilid II.
Dikatakan Wakil Ketua Bappemperda DPR Papua Barat itu mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi yang merupakan program nasional itu saling sinergi tetapi dibuat blunder orang Walikota Sorong sendiri.
“Seharusnya kemarin kami dari NasDem dan tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua Barat melaunching pencanangan vaksinasi ibu hamil yang diinstruksikan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartato namun digagalkan Satpol PP atas perintah Walikota Sorong yang juga Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat,” ungkap Kaka Sase.
Hal ini menandakan bahwa oknum pimpinan Kader Golkar terkesan tidak mendukung kebijakan ketua umumnya.
KENN
