Dikatakannya bahwa strategi sekolah YPPK terhadap pendidikan di pinggiran mayoritas anak papua, jika berkaca pada pelaksanaan UU RI nomor 21 tahun 2001 khususnya pada pasal 56 sebelumnya tidak menjelaskan secara eksplisit tentang alokasi anggaran pendidikan.
“Perubahan ketentuan atas pasal 56 yang baru ini bagi kami justru memberikan suatu warna baru bagi pendidikan yang dikelola oleh yayasan bagi anak-anak asli papua dan anak nusantara, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 56 ayat (6)” ungkap Bupati Teluk Bintuni.
Dengan demikian sektor pendidikan itu bukan didorong secara formal saja tetapi non formal juga sehingga dapat memberikan ilmu agar mereka bisa maju dan berkembang.
“Seperti di Teluk Bintuni ada anak-anak papua yang putus sekolah dari tingkat SMP dan SMA, ketika mereka masuk mengikuti pendidikan di Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas (P2TIM) Bintuni, mereka bisa berbahasa Inggris dibanding dengan anak-anak yang lulusan sarjana, ” ujarnya.
Kasihiw berharap masukan ini menjadi pertimbangan dari pansus dan pemerintah pusat sehingga dapat diakomodir dalam RPP yang diusulkan.
KENN
