Saat ditemui awak media di Manokwari Rabu sore anggota komisi III DPR Papua Barat yang membidangi pendapatan dan keuangan mengatakan bahwa kalau pemerintah pusat punya niat yang baik untuk melakukan investasi di tanah Papua maka seyogyanya smelter Freeport itu harus dibangun di Papua bukan Jawa Timur.
Sehingga azas manfaat dari pada pendapatan, tenaga kerja, kesejahteraan sosial masyarakat di Papua bisa meningkat. Pemerintah pusat jangan selalu menyampaikan kecintaannya terhadap Papua dengan membangun daerah ini tetapi faktanya mereka tidak tulus.
“Apakah syarat mutlak pembangunan smelter freeport itu di Gresik dan tanah Papua tidak bisa? Yang perlu saya garis bawahi bahwa keberhasilan pemerintah pusat mengambilalih saham PT freeport sebesar 51 persen itu merupakan kebanggaan karena merupakan sebuah terobosan, artinya masyarakat Papua berharap dengan pengambilalihan saham itu dengan sendirinya memiliki keleluasaan untuk membangun infrastruktur pendukung lainnya seperti smelter ini tetapi faktanya dibangun di luar tanah Papua,” ungkap legislator muda Papua Barat.
