Koreri.com, Namrole – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar Rapat Koordinasi Terintegrasi dan Evaluasi Capaian MCP serta program Tematik Tahun 2021.
Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai II aula Kantor Bupati setempat, Senin (8/11/2021).
Hadir pada giat itu, Bupati Safitri Malik Soulisa dan wakilnya Gerson Elieser Selsily, Tim KPK RI Roro Wide Sulistyowati, Presmount Wongso dan Trianto Adhi Wardhono, pimpinan TNI-Polri, para Asisten dan Staf Ahli dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Bursel serta instansi vertikal.
Bupati Safiri dalam sambutannya menyampaikan, Rapat Koordinasi ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sekaligus ditandatangani komitmen bersama pada pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pada area perencanaan dan penganggaran APBD di Kabupaten Bursel.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, sebagai upaya pelaksanaan Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002,” urainya.
Bupati Safitri juga menegaskan kepada pimpinan OPD bahwa saat ini telah berada di triwulan IV tahun 2021.
“Kiranya saudara dapat memaksimalkan laporan data dokumen melalui wali data yang ada pada OPD saudara agar secara kontinu berkordinasi dengan admin MCP di Inspektorat untuk melakukan upload data kepada KPK,” jelasnya.
Dengan begitu, tingkat capaian presentase skor Kabupaten Bursel dapat meningkat 80 persen pada akhir tahun nanti.
Sementara itu Ketua Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Direktorat Korupsi Wilayah V KPK RI, Roro Wide Sulistyowaty mengatakan, ada 7 jenis tindak pidana korupsi dari hasil survei yang kebanyakan terjadi dilingkup Pemda di wilayah NKRI.
“Ini terbukti termasuk promosi jual beli jabatan di jajaran pemerintah di wilayah negara kesatuan RI,” ucapnya.
Sulistyowati mencontohkan di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, dimana hasil tim satuan tugas lakukan koordinasi dan supervisi pencegahan direktorat korupsi KPK menemui adanya hasil jual beli jabatan di kabupaten tersebut.
Ia berharap Pemda jarapkan bupaten Buru Selatan agar adanya pencegahan rawan korupsi.
“Diharapakan kepada seluruh jajaran Pemda dapat melakukan kerja sama yang baik dengan pihak Inspektorat setempat dalam rangka memudahkan penyelesaian administrasi,” pungkasnya.
JFL
