Koreri.com, Namrole – Aksi Walk Out (WO) mewarnai Sidang Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 pada masa sidang I Tahun Sidang 2021-2026 di DPRD Kabupaten Buru Selatan, Sabtu (27/11/2021).
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Bursel Vence Titawael memutuskan keluar dari ruang sidang paripurna lantaran hak kepentingan politik mereka tidak dikabulkan oleh Wakil Ketua La Hamidi selaku pimpinan Sidang.
Wakil Bupati Gerson Elieser Selsily turut hadir pada paripurna yang hanya di hadiri 12 anggota DPRD dari total 20 orang serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bursel.
Sebelumnya, 4 Fraksi di DPRD Bursel masing-masing Fraksi Gempar, Golkar, PNK dan Fraksi Nasdem Untuk Perjuangan telah diberikan kesempatan oleh Hamidi selaku pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum mereka.
Namun mereka hanya menyampaikannya secara lisan dengan berbagai catatan kritis termasuk dari Vence Titawael selaku Ketua FPG.
Saat sidang akan ditutup, Vence Titawael layangkan interupsi meminta melalui pimpinan sidang La Hamidi agar Wabup dapat menjelaskan tentang persoalan penonaktifan Viktor Lesnussa dari jabatannya sebagai Plt Kepala Dinas Sosial Bursel.
“Maaf pak Vence, untuk persoalan ini akan disampaikan pada agenda lainnya karena agenda saat ini penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPJMD, nanti kita agendakan, dan kita undang OPD teknis, BKDSDM untuk menjelaskannya sesuai dengan peraturannya,” jawab Hamidi.
Menurutnya, paripurna yang di laksanakan ini dengan agenda penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap RPJMD, bukan untuk meminta penjelasan dari Pemda terhadap persoalan penonaktifan Plt Kadis Sosial.
Dikatakan pula, bukan saja persoalan Plt Kadis Sosial tetapi ada banyak persoalan lainnya.
Mendengar penjelasan pimpinan sidang seperti itu, Vence Titawael tetap melakukan intrupsi lagi dan mengatakan bahwa fraksinya akan menyampaikan pandangan umum terhadap RPJMD.
“Kalau begitu, saya selaku ketua fraksi Golkar akan menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar,” tegas Vence Titawael.
Akan tetapi keinginan dari ketua fraksi Golkar itu dimentahkan lagi oleh pimpinan sidang Hamidi.
Jelas Hamidi, karena dari awal telah diberikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk dapat menyampaikan pandangan umumnya, namun tidak ada dan telah disetujui oleh seluruh fraksi bawah tidak ada penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi termasuk dari Golkar dan akan bahas bicarakan secara internal.
Pantauan media ini, perdebatan antara Ketua Fraksi Golkar Vence Titawael dengan pimpinan sidang berlangsung cukup alot, karena ketua fraksi Golkar berkeinginan agar hak politik fraksinya disetujui.
“Tidak mengurangi rasa hormat kepada fraksi Golkar (Vence Titawael), karena dari awal sudah sepakat, kami tidak mungkin mundur lagi ke belakang, karena telah disetujui oleh semua fraksi tidak ada yang menyampaikan pandangan umum,” jelas Hamidi menolak keinginan dari Ketua Fraksi Golkar Vence Titawael.
Menimpali keinginan Ketua FPG tersebut, interupsi datang anggota DPRD lainnya yakni Hellen Seleky dan Ismail Loilatu meminta kepada pimpinan sidang agar memperhatikan agenda paripurna saat ini bukan untuk meminta penjelasan Wakil Bupati terkait persoalan penonaktifan Plt Kadis Sosial.
Hamidi melanjutkan membacakan pidatonya mengharapkan kepada pimpinan-pimpinan Komisi agar segera menyiapkan diri dan anggotanya untuk mempersiapkan dilaksanakannya pembahasan dimaksud.
Pantauan media ini, detik-detik pidato pimpinan sidang akan berakhir, Ketua FPG Vence Titawael langsung berdiri dari kursinya sambil menenteng tas berjalan meninggalkan ruang paripurna.
Aksi WO tersebut tidak menghentikan Hamidi membacakan pidatonya seraya meminta kepada Wakil Bupati untuk dapat mengintruksikan para pimpinan SKPD agar tidak meninggalkan tempat tugasnya agar sewaktu-waktu dapat memenuhi panggilan DPRD dalam rangka memberikan informasi apabila dibutuhkan.
JFL
