Koreri.com, Jayapura – Aksi demo penolakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua di Kabupaten Yahukimo, Selasa (15/3/2022) berujung keributan dan pembakaran yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia baik masyarakat maupun aparat kepolisian.
Wakil Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak, mengatakan pemerintah tidak boleh membiarkan aksi demo penolakan pemekaran DOB di Papua ini terus berlanjut karena bisa menimbulkan kerugian besar bagi rakyat indonesia, rakyat Papua di wilayah Kabupaten / Kota se-Provinsi Papua.
“Saya sebagai wakil ketua asosiasi Bupati se-pegunungan tengah merasa hal ini penting untuk kita duduk sama-sama tidak bisa bicara sendiri-sendiri, apalagi masyarakt duduk bicara baru kita pemerrintah daerah membiarkan,” kata Bupati Mamteng, Ricky Ham Pagawak kepada wartawan di Jayapura, Rabu (16/3/2022).
Menurut RHP, persoalan pemekaran DOB di Papua bukan kepentingan masyarakat tapi kepentingan para Bupati, DPR dan elit politik di tanah Papua.
“Kasihan masyarakat tidak punya kepentingan, yang punya kepentingan untuk pemekaran DOB itu kami para Bupati, DPR dan elit politik di Papua ini. Masa kita punya kepentingan duduk diam baru lihat masyarakat yang jadi korban,” tegas RHP.
Bupati Mamteng, Ricky Ham Pagawak, meminta dengan hormat kepada Gubernur Papua Lukas Enembe jika merasa persoalan pemekaran DOB penting maka jangan diam tapi mengundang semua para Bupati, DPR dan semua element di lima wilayah adat untuk bahas bersama mencari solusi terbaik.
“Saya mengusulkan dengan hormat pak gubernur Papua Lukas Enembe kalau merasa ini penting mari mengundang kami semua para Bupati di lima wilayah adat dan DPR kita duduk bicara masalah ini paling lama 2 hari kita selesaikan,” ujarnya.
“Begitu kita duduk, kita tanya rakyat maunya apa? Tidak mungkin rakyat tidak mau baru pemerintah setuju atau sebaliknya. Sehingga kita harus duduk sama-sama bahas agar mengetahui apa yang menjadi alasan masyarakat tolak pemekaran DOB hari ini dan apa yang menjadi alasan masyarakat menerima pemekaran DOB,” jelas RHP.
Sehingga pemerintah juga tahu apa maunya masyarakat tentang pemekaran DOB, kalau boleh Mendagri juga diundang untuk bisa menjelaskan apakah kewenangan DOB ini usulkan oleh masyarakat, Pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
“Kalau memang ada revisi UU Otsus tahun 2021 tentang kewenangan oleh pemerintah pusat ya harus menyampaikan kepada masyarakat karena masyarakat tidak tahu soal itu dan kenapa masyarakat menolak? Mereka juga hitung kalau pemekaran DOB Provinsi di Papua apakah masyarakat OAP ada tempat tinggal atau tidak?” jelasnya.
Dari sisi lain masyarakat butuh pembangunan tapi pelaksana pembangunan di isi oleh bukan masyarakat OAP sama saja itu kenyataan saat ini.
“Saya sebagai wakil ketua asosiasi bupati se-pegunungan tengah sangat berharap jangan terlalu lama karena sudah ada korban berjatuhan sehingga saya harap pak gubernur Lukas
Enembe, Ketua DPRP dan MRP mengundang kita semua, Kapolda, Pangdam, Kabinda dan semua perangkat pemerintah di tingkat Provinsi Papua mengundang kami di Kabupaten bersama rakyat kita duduk bahas bersama,” harapnya.
Ini kepentingan kita bersama, jangan sampai masyarakat menilai ini para Bupati punya kepentingan karena sudah 2 periode dan mau mengakhiri masa jabatan makanya mau bikin provinsi dan anggapan masyarakat ini tidak salah juga.
“Saya pikir anggapan masyarakat ini benar juga dan sisi lain kami para bupati yang mau urus pemekaran ini juga punya pandangan lain mungkin untuk mempermudah pembangunan karena mungkin kita satu provinsi tidak cukup sehingga harus banyak provinsi untuk mempercepat pembangunan agar bisa dirasakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja itu baik,” katanya.
“Tapi semua itu harus dibicarakan bersama tidak boleh kita duduk sendiri – sendiri, masyarakat datang demo kita bupati dan DPR tidak ada, terus kita bicara masyarakat tidak ada. Jadi ini kita main sandiwara atau main film?,” sambung RHP.
Untuk itu, sekali mari kita duduk sama-sama membatasi korban-korban berikut. Karena korban bukan hanya masyarakat tapi juga aparat keamanan.
“Saya sangat berharap sebagai pemimpin di tanah Papua yang Tuhan percayakan oleh rakyat, kita punya tugas untuk menjaga rakyat, membangun daerah tapi kalau daerah tidak aman masyarakat tidak setuju dan masyarakat jadi korban itu kerugian bagi kami,” ujarnya.
Orang Papua jumlah sedikit jadi kalau tiap hari mati pasti kita rugi karena masyarakat ini aset pembangunan masa depan tanah Papua.
“Itu harapan saya, mudah-mudahan didengar oleh semua pihak lebih khusus Gubernur Papua, DPRP dan MRP sehingga mengajak dan mengundang kami untuk duduk sama-sama kita selesaikan masalah ini supaya tidak ada lagi protes menerima dan tidak menerima,” katanya.
“Saya kira dengan pertemuan begitu kita bisa tahu kalau masyarakat terima dan tolak, kita tidak bisa memaksakan,” tegasnya.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan didengar kita bertindak cepat terlanjur nanti banyak korban karena ini usaha kita semua untuk membatasi korban yang akan berjatuhan karena orang perlu berkembang bukan mati dibunuh karena orang papua cuma sedikit.
“Usulan saya tergantung pak Gubernur saja tapi sebaiknya dibagi wilayah adat dan kita dialog terbuka didepan seluruh masyarakat dari 9 Kabupaten wilayah adat Lapago dan kita melihat keinginan masyarakat kalau setuju ya setuju, kalau tolak ya tolak jangan kita paksa diri,” kata Bupati Mamteng.
SEO
