Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat akan memberikan lima jaminan utama dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K).
Ke 5 jaminan dimaksud, pertama soal kesesuaian lokasi investasi, kedua keberlanjutan lingkungan investasi, ketiga kegiatan investasi yang menguntungkan, keempat kepastian hukum atas lokasi investasi, dan kelima perolehan izin lokasi kegiatan investasi.
“Artinya ini juga akan banyak memberi keuntungan bagi daerah Papua dan masyarakatnya,” terang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Iman Djuniawal di Jayapura, Selasa (19/4/2022).
Menurutnya, kehadiran regulasi RZWP3K yang sedikit banyak memberi kepastian terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang laut.
“Jadi dalam perikanan terukur pada masalah kewenangan dimana sampai dengan 12 mile kewenangan provinsi dan di atas 12 mile adalah kewenangan pusat,” ujarnya.
Iman menjelaskan demikian juga untuk kapal penangkap yang beroperasi di bawah 12 mile kapasitas di bawah 30 gross ton (GT) dalam pelaksanaan kegiatan di atas 30 mile yang dikelola perusahaan melalui kuota.
“Sehingga penangkapan disesuaikan dengan jumlah potensi yang ada kemampuan ditangkap,” sambungnya lagi.
Iman menambahkan untuk itu penangkapan baru ditentukan jumlah kapal penangkap yang akan menangkap pada zona itu, supaya tidak berlebihan eksploitasi tanpa perencanaan yang terukur.
ZAN
