Koreri.com, Ambon – Terhitung tiga bulan sejak konflik dua Negeri Pelauw dan Kariuw, Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah berlalu, hubungan sosial antara ke dua wilayah itu masih renggang.
Warga Kariuw terpantau masih berada di tempat pengungsian di Negeri Aboru.
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno.
“Kelihatannya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah belum memiliki sesuatu. Artinya belum ada tim yang dibentuk untuk percepatan perdamaian dua negeri ini. Sementara di Provinsikan sudah ada. Ini yang kita sesali,” sorotnya kepada pers di ruang Komisi I DPRD Maluku, Kamis (21/4/2022).
Menurut Wenno, masalah konflik tersebut bisa selesai dan tidaknya tergantung keseriusan dari Pemda setempat.
“Tapi sayangnya, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah belum bergerak aktif. Karena faktanya, sudah tiga bulan berlalu mereka belum punya tim untuk percepatan perdamaian konflik Pelauw – Kariu,” sambungnya.
Mestinya, lanjut Wenno, itu menjadi kewenangan Pemkab Malteng dalam hal ini Bupati Tuasikal Abua.
“Abua melalui kebijakannya harus membentuk tim berinisiatif menggagas perdamaian dan bagaimana bisa merajut perdamaian Pelauw-Kariu.
Kemudian harus punya solusi untuk bisa membawa pulang masyarakat Kariu yang ada di pengungsian Aboru ke negeri asal mereka. Inilah yang menjadi tanggungjawab penuh Pemkab Malteng,” tegasnya.
Sebab, Pemprov Maluku hanya membantu dengan merujuk pada ketentuan Undang-undang yang berlaku.
“Tapi sekali lagi, sejak 26 Januari 2022 lalu, kelihatan Pemerintah Malteng tidak melakukan sesuatu,” tegasnya.
Komisi I DPRD Maluku, ungkap Wenno, juga meminta agar Pemprov tidak membiarkan masalah ini berlarut, tapi segera mengintervensi dengan melakukan koordinasi dengan Pemkab Malteng untuk membentuk tim tersebut.
“Supaya proses ini bisa bergerak dan karena kita melihat masalah ini sudah cukup lama. Kalau terus begini, maka akan berdampak terhadap APBD kita,” ungkapnya.
Politisi Perindo itu menyatakan, hingga saat ini, anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Pelauw-Kariu sudah mencapai Rp1,2 miliar.
“Tentu, ini harus disikapi serius dan bijak agar tak menjadi beban di APBD Maluku. Mau sampai kapan daerah harus membiayai ini? APBD kita akan habis hanya dengan masalah ini. Solusinya, cepat bergerak dengan menggandeng semua pihak untuk melihat ke masalah ini,” tukasnya.
JFL
