Koreri.com, Ambon – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku mengelar pengukuhan Bunda Genre yang berlangsung di gedung TP-PKK setempat, Sabtu (11/6/2022).
Sekaligus pula dilakukan penantandangan Memorandum of Understanding ( MOU ) bersama TP-PKK Provinsi Maluku.
Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Sekda Maluku Sadli le menjelaskan sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Perpres ini, lanjut dia, merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak 2018.
“Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Dalam percepatan penurunan serta penccgahan stunting di Maluku, lanjut Gubernur, dibutuhkan keterpaduan sinergitas lintas sektor. Sehingga diperlukan intervensi, perhatian dan kehadiran Pemerintah daerah di tengah masyarakat guna memberikan asistensi, edukasi dan advokasi, kepada masyarakat.
“Olehnya itu, diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,pemantauan dan pengendalian untuk sadar arti pentingnya memenuhi gizi spesifik dan gizi sensitive,” lanjutnya.
Percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Maluku telah diarahkan pada beberapa pilar yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi koordinasi dan konsultasi program pusat daerah dan desa serta ketahanan pangan dan gizi.
Gubernur menekankan pula bahwa salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku saat ini adalah melalui Duta Perangi Stunting (Duta Parenting).
“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua TP PKK Provinsi Maluku dan jajarannya, bersama seluruh OPD yang selalu bekerja keras terkait dalam upaya penurunan stunting. Dan hal ini telah memberikan hasil yang menggembirakan dimana angka stunting di Provinsi Maluku mengalami penurunan dari 2019 sebesar 30,88% menjadi 28,70 % di 2021,” pujinya.
Dikaui Gubernur, Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antara program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting.
“Dalam upaya ini, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu Lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, LSM, dan mitra pembangunan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua TP- PKK Widya Pratiwi Murad Ismail juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi keluarga besar BKKBN Provinsi Maluku
Menurutnya, kegiatan ini sangat startegis dalam rangka penurunan stunting di Provinsi Maluku.
Widya berharap kegiatan ini menjadi momentum penting sekaligus warga di Maluku mampu menjamin kualitas hidup sehingga menurunkan angka stunting di wilayah itu.
“Kita harus memiliki invovasi dan kerja sama dalam menurunkan angka stunting di Maluku harus manfaatkan perkembangan informasi tentang stunting,” pungkasnya
JFL
