Koreri.com, Manokwari – Serapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2022 hingga pertengahan bulan Agustus 2022 terbilang masih rendah, Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) terus genjot realisasi dana tambahan infrastruktur dan Otonomi khusus.
Kepala BPKAD Papua Barat Drs Enos Aronggear,M.M kepada wartawan di Manokwari, Senin (22/8/2022) mengatakan, serapan anggaran hingga 18 Agustus baru mencapai 34,24 persen atau Rp2,32 triliun dari APBD Papua Barat Tahun 2022 sebesar 6,77 Triliun.
“Setiap tagihan yang masuk harus ada progres, sehingga menunggu pelaksanaan pekerjaan mencapai target yang telah disepakati dalam kontrak baru bisa kami salurkan tahap selanjutnya,” kata Aronggear.
Dikatakan Enos, serapan anggaran akan semakin besar bila belanja Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan Dana Otonomi khusus (Otsus) cepat terealisasi, karena dua sumber dana tersebut memiliki porsi yang besar.
Untuk pembagian dana Otonomi khusus untuk Papua Barat kata Enos, sesuai amanat Undang- undang Otonomi khusus nomor 2 Tahun 2021, terbagi dalam dua kategori yakni Otsus dan tambahan infrastruktur memiliki total sebesar Rp4,69 triliun.
“Perkiraan akhir Agustus ini penyaluran Otsus dan DTI bisa diterima oleh Provinsi dan Kabupaten kota, kami harap serapan Otsus bisa cepat karena akan sangat berpengaruh pada serapan kita,” jelas Aronggear.
Dijelaskannya, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menunggu petunjuk pemerintah pusat Terkait penggunaan alokasi dana tak terduga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sesuai amanat presiden tentang penggunaan dana tak terduga untuk pertumbuhan ekonomi daerah, kami masih menunggu petunjuk teknis. Hal ini juga bisa mendorong serapan lebih cepat,” lanjut Aronggear.
Meski masih tergolong rendah, BPKAD mengaku optimis serapan anggaran Papua Barat bisa mencapai diatas 80 persen hingga Akhir tahun.
“Saya sangat optimis serapan anggaran bisa meningkat, terlebih kita sudah mulai menyusun draf APBD perubahan tahun 2022,” tegasnya.
KENN
