Koreri.com,Bintuni– Terminal penumpang di Pelabuhan Klas II Bintuni yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2016 itu hingga kini belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk dioperasikan.
Hal ini membuat Anggota komisi IV DPR Papua Barat Ir Dominggus Urbon angkat bicara.
Kepada wartawan, Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat itu menegaskan bahwa pihaknya telah mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat untuk menghibahkan terminal penumpang itu untuk dikelola Pemda Teluk Bintuni meski berada di areal pengelolaan pusat.
“Hasil kunjungan kerja kami komisi IV DPR PB ke Bintuni bulan Mei 2022 lalu melihat terminal penumpang laut di pelabuhan area kewenangan pusat dan terminal antar kota/mobil hilux di SP.1 yang dibangun oleh provinsi dengan dana puluhan milyar itu tidak tepat sasaran dan sangat asal-asalan. Tidak ada koordinasi antara provinsi dan kabupaten proyek itu untuk siapa?,” tegas Urbon dengan nada tanya saat diwawancara awak media, Kamis (6/10/2022).
Dikatakannya bahwa jika dihitung dari analisa cost ratio, cost project dan cost benefitnya tidak masuk manfaat untuk rakyat, mungkin sangat kecil atau tidak ada. Hingga ini menguntungkan siapa?
“Jangan kontraktor yang diuntungkan dan manfaat tidak ada sama sekali untuk rakyat.
Stop sudah pola-pola lama asal bangun dan bangun kalau manfaatnya tidak ada,” ujarnya
“Tolong hitung manfaat penggunaannya oleh masyarakat dengan uang yang di pakai untuk bikin proyek itu, sama sekali tidak imbang atau cost rationya tidak masuk, lantas terminal-terminal itu dibangun untuk apa? Stop sudah cara-cara bodoh bikin program yang tidak tepat sasaran,” tambah Domi Urbon.
Sementara itu, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Saifuddin Kasim,S.T saat dikonfirmasi awak media membenarkan terminal penumpang di Pelabuhan Kelas II Bintuni belum diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
Sampai saat ini belum juga dioperasionalkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Bintuni itu karena terkendala dengan serah terima operasional.
Saifudin menuturkan, KUPP Kelas II Bintuni pernah meminta kepada Dinas Perhubungan agar terminal penumpang itu bisa diserahkan kepada mereka untuk dikelola.
“Jawaban kami tetap sesuai dengan prosedur bermohon kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bisa dihibahkan atau paling tidak bisa diserah terima operasionalnya sehingga bisa di optimalkan atau ada asas manfaat,” jelas Saifuddin Kasim.
Dinas perhubungan Provinsi Papua Barat juga kata Saifudin ada beberapa bangunan yang harus di renovasi sehingga membutuhkan biaya untuk mereka kerjakan.
Kemudian mereka juga belum punya waktu untuk menghibahkan karena ketika diserahkan kepada Pemerintah Teluk Bintuni maka pasti dituangkan dalam berita acara serah terima aset.
Dinas Perhubungan Teluk Bintuni mendesak dishub Provinsi Papua Barat untuk melihat langsung kerusakan-kerusakan yang ada di bangunan terminal penumpang pelabuhan kelas II Bintuni itu.
Sehingga pada saat menghibahkan menjadi aset kabupaten Teluk Bintuni, tentunya menghibahkan secara operasional bukan fisiknya.
Pasalnya, kondisi terminal penumpang yang ada di pelabuhan kelas II Bintuni tampaknya rusak berat, dimana kaca-kaca sudah tidak ada lagi , atap sudah ditumbuhi tanaman liar dan tidak terawat.
KENN
