Koreri.com, Ambon – Tim Peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI asal Maluku telah tiba di Tanah Tabi, Provinsi Papua.
Tim asal provinsi berjuluk Negeri Raja-raja ini menjadi peserta kongres pertama yang menjejakkan kakinya di Bumi Cenderawasih tersebut.
Sejumlah isu telah siap diusung dalam hajatan masyarakat ada se-Nusantara itu.
Salah satunya, soal keberadaan masyarakat adat di mata Pemerintah.
Koordinator Tim Maluku, Lenny Patty kepada Koreri.com mengakui selama ini Pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Maluku memang tidak terlalu melihat masyarakat adat itu sebagai subjek tetapi hanya sebagai objek.
“Maka itu, katong (kita) berharap dari kegiatan ini ada cara pandang yang bisa berubah bahwa ada kumpulan masyarakat adat yang sementara berjuang,” harapnya, saat dikonfirmasi baru-baru ini.
Fakta itu, menurut Lenny, menjadi fokus utama yang harus dilihat secara utuh.
Ia juga tak menampik jika keberangkatan tim peserta dari Maluku untuk menghadiri KMAN VI, 24 – 30 Oktiber 2022 mendatang di Papua tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah.
“Tidak ada sama sekali ! Paling dari beberapa anggota Dewan yang selama ini selalu membantu masyarakat adat. Mereka itu yang memberikan dukungan kepada kmi untuk keberangkatan ke Papua,” akuinya.
Lenny kemudian menyebutkan dua nama wakil rakyat Maluku.
“Ibu Mercy Barends ! Beliau yang selalu ada bersama-sama kami bukan hanya secara matrial tetapi mendukung kerja kita, saling berbagi infornasi. Pernyataan-pernyataan beliau selalu membantu masyarakat adat di Maluku,” bebernya.
Nama lainnya, Andi Koli yang juga berprofesi sebagai wakil rakyat di DPRD Seram Bagian Barat.
“Sampai dengan hari ini, baru dua tokoh politik itu yang ada bersama-sama dengan kami masyarakat adat, memberikan dukungannya,” sambungnya.
Lenny juga menambahkan keberangkatan tim peserta asal Maluku mayoritas menggunakan biaya mandiri.
“Memang katong selaku koordinator sudah sampaikan juga ke para peserta, bapa-bapa raja, kepala-kepala negeri yang ada bahwa ini adalah momentum acara milik masyarakat adat. Jadi diusahakan kita berangkat itu dengan biaya mandiri,” akuinya.
Namun dilain sisi, Lenny bersyukur tidak mendapat dukungan dari Pemerintah.
“Kita juga tidak mau tergantung kepada Pemerintah. Karena memang yang ditakutkan adalah saat katong mendapat dana dari pemerintah lalu katong harus mendukung kebijakan dari pemerintah,” sindirnya.
“Lebih baik seperti ini supaya katong bebas berpendapat, mengemukakan katorang punya pikiran dan apapun yang menjadi apa ya? Bahwa apa yang dibuat Pemeritah selama ini memang tidak menyentuh masyarakat adat,” tambahnya.
Olehnya itu, Pemerintah tegas Lenny, hanya memakai masyarakat adat itu sebagai objek.
“Dalam setiap kegiatan seremonial memakai pakaian adat tetapi tidak melihat itu sebagai sesuatu identitas tapi hanya sebagai simbol di badan,” pungkasnya.
AND
