Koreri.com, Sorong – Salah satu poin penting dalam rapat kerja Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua Barat Daya yaitu pembahasan anggaran dalam roda pemerintahan provinsi terbaru ini.
Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan di Provinsi termuda di indonesia ini, Pemerintah Pusat telah mentransfer anggaran sebesar Rp 2,8 triliun.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr Agus Fatoni, dalam keterangan persnya di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (4/1/2023) membenarkan anggaran dari pusat kepada PBD untuk tahun 2023 sebesar Rp 2,8 triliun.
Bantuan dari pemerintah pusat berupa dana transfer sebesar Rp 2,8 triliun itu cukup besar untuk daerah baru.
“Karena itu Pak Gubernur segera gerak cepat untuk optimalkan ASN yang ada, nanti supaya ini yang akan menjadi roda pemerintahan sehingga bisa berjalan efektif dan provinsi Papua Barat Daya dapat dirasakan oleh masyarakat,” jelas Agus Fatoni saat memberikan keterangan persnya.
Dia menjelaskan bahwa Rp 2,8 triliun itu belum termasuk dana hibah dari Provinsi induk Papua Barat dan Kabupaten/ Kota wilayah cakupan Papua Barat Daya.
Sementara Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr Muhammad Mu’saad mengatakan bahwa dana hibah dari 5 Kabupaten dan 1 kota belum dipastikan nilainya.
Sehingga, melalui rapat kerja kepala daerah akan dibahas supaya dapat disepakati bersama agar mempercepat realisasi.
“Akan kita bicarakan secara adat dalam rapat kerja ini,” ujarnya.
KENN
