as
as

Tim Deklarator Tegaskan, Pj Gubernur Jangan Takut Tekanan “Gubernur Kecil” di PBD

IMG 20230113 WA0003 1
Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Gelar Aksi Demo Damai di Kantor Sementara Gubernur PBD, Kota Sorong, Jumat (13/1/2023).(Foto : Istimewa)

Koreri.com, Sorong – Dengan membawa sejumlah spanduk, sekelompok masyarakat dari tim deklarator pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menggeruduk Kantor Gubernur sementara Papua Barat Daya di Kota Sorong, Jumat (13/1/2023) dan menggelar aksi demo damai.

Koordinator aksi, Yanto Amus Ijie, menyatakan kehadiran massa aksi datang untuk memberikan kekuatan dan dukungan kepada Penjabat Gubernur Muhammad Musa’ad agar tetap melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan jangan takut terhadap tekanan dari “Gubernur Kecil” di Provinsi Papua Barat Daya.

Yanto menegaskan bahwa jangan sekali-kali diintervensi oleh mantan Wali Kota Sorong dua periode, Drs Ec Lambertus Jitmau, M.M, yang juga sebagai ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

“Yang selalu menekan, mengintervensi Pj Gubernur Muhammad Musa’ad dalam setiap kebijakan termasuk penetapan pejabat struktural eselon dua,” ucap Yanto Amus Ijie kepada awak media usai aksi demo di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (13/1/2023).

Juru bicara tim deklarator pemekaran provinsi Papua Barat Daya itu menyayangkan kebijakan Pj Gubernur Muhammad Musa’ad, dimana dari 22 organisasi perangkat daerah (OPD), mereka tidak mendapat jatah sama sekali padahal tim yang dipimpin Andi Asmuruf itu yang pertama mendeklarasikan, menggagas, dan mengkonsep Provinsi Papua Barat Daya tersebut, setelah itu disusul tim lainnya.

Menurut Yanto, permintaan bagian untuk menduduki jabatan kepala OPD merupakan hal wajar karena tim deklarator juga turut berjuang dalam pemekaran provinsi terbungsu di Indonesia itu.

Sewajarnya dikatakan Yanto, dari 22 OPD itu 15 diberikan kepada tiga tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, nanti tinggal dibagi saja tim deklarator mendapatkan lima, tim presidium lima dan tim percepatan lima sisanya hak prerogatif Pj Gubernur.

“Jangan semaunya dimonopoli oleh tim percepatan. Masa tim percepatan mendapat 10 OPD ini pasti ada intervensi,” ungkap dia.

Pihaknya akan memberikan legitimasi bahwa Pj Gubernur jangan takut ambil kebijakan karena ribuan masyarakat akan siap kawal pemerintahan ini sehingga jangan ada intervensi dari siapapun.

“Jadi kami tegaskan jangan ada gubernur-gubernur kecil, dan pembisik-pembisik dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.

KENN

as

as