CPNS 771 dan PPPK 512 Pemprov Papua Barat Nyatakan Sikap

IMG 20230213 WA0000

Koreri.com, Manokwari – Buntut dari pernyataan Wakil Ketua II DPR Papua Barat H, Saleh Siknun, S.E yang meminta Pj Gubernur Papua Barat menunda penyerahan SK kepada 771 CPNS dan pemberkasan P3K ditunda mengakibatkan aksi demo damai.

Aksi demo damai gabungan CPNS dan P3K yang berlangsung di pendopo kantor Gubernur Papua Barat, Senin (13/2/2023) membawa satu buah spanduk bertuliskan 6 poin pernyataan sikap.

Pertama, Kami CPNS 771 Pemerintah Provinsi Papua Barat Siap mendukung pemerintah provinsi Papua Barat dalam hal ini BKD untuk tahapan proses pemberkasan PPPK 512 yang sudah berjalan.

Kedua, Kami CPNS 771 mempertanyakan oknum anggota DPR Papua Barat dalam hal ini Bapak Saleh Siknun selaku wakil ketua 2 DPR Papua Barat yang ekspos ke media menyangkut SK CPNS 771 yang ditunda penyerahannya oleh Pj Gubernur Bapak Paulus Waterpauw, M.Si.

Ketiga, Berdasarkan surat keputusan Menpan nomor : 222 tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang pengangkatan tenaga honorer PPPK 512, ini sudah jelas surat keputusan dari Menpan, kenapa Bapak Saleh Siknun Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat masih mempertanyakan proses PPPK 512.

Keempat, Bapak Saleh Siknun siap mempertanggung-jawabkan bahasa yang sudah diekspos ke media sosial menyangkut penundaan pembagian SK PNS bagi kami CPNS 771 oleh Pj Gubernur Drs Paulus Waterpauw, M.Si.

Kelima, Kami CPNS 771 meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini BKD untuk segera membagikan SK PNS.

Keenam, Kami CPNS 771 meminta dengan tegas kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini BKD untuk tidak ada lagi oknum-oknum yang menghalangi atau menghambat proses pembagian SK PNS.

Kordinator aksi demo damai Yance William Maniagasi dalam keterangan persnya kepada wartawan meminta kepada Wakil ketua II DPR Papua Barat untuk dapat mengklarifikasi terkait penundaan pembagian SK CPNS 771 dan tahapan pemberkasan PPPK 512 di BKD Provinsi Papua Barat.

“Juga teman-teman yang selama ini mengatasnamakan honorer 512 membatalkan program-program yang pemerintah pusat sampaikan ke pemerintah daerah supaya kita PPPK diakomodir,” kata honorer PPPK itu kepada awak media.

Aksi demo damai ini berjalan aman, tertib dan lancar, perwakilan aksi menyerahkan tuntutan mereka kepada BKD dan DPR Papua Barat.

KENN