Koreri.com, Ambon – DPRD Maluku akan mempertanyakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk 400–500 guru SMA dan SMK di wilayah itu yang belum dibayarkan hingga berbulan-bulan.
Kabarnya, di 2022 tunggakan TPP mencapai tiga bulan dan hingga bulan Februari 2023 ini belum di bayarkan.
Adapun alasan keterlambatan TPP Guru di Provinsi Maluku ini adalah administratif sehingga lembaga wakil rakyat ini berencana akan menanyakan apa masalahnya sehingga belum juga dilakukan pembayaran.
“Mau dilihat TPP Guru tahun 2022 sampai 2023 ini belum dibayarkan dan ini duitnya pasti disimpan, dimana yang 3 bulan ini? Kalau duitnya simpan di SILPA (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran ) pasti beban lagi dan SILPA kelihatan besar padahal SILPA itu sudah isi barang, maka nanti tidak seimbang kalau kelihatan besar,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin kepada sejumlah awak media di Ambon, Senin (13/2/2023).
Karena menurutnya, SILPA ini lebih banyak program yang tidak terselesaikan dan mungkin juga secara fisik dia sudah terselesaikan, tapi sejauh ini dia belum terbayarkan.
“Ada beberapa program yang kelihatan di tahun ini di awal bulan Januari ada pekerjaan fisik infrastruktur. Maka itu membuat kita bingung, ini kapan di tenderkan? ini kapan ditetapkan?” herannya.
Bahkan yang herannya lagi menurut Rovik, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di 2023 ini belum ada tapi program fisiknya sudah kelihatan.
“Mungkin saja ini peninggalan tahun 2022. Anggaranya mungkin di tarik, disimpan dan disave di SILPA, dan akan digunakan di tahun 2023. Ini menjadi tanda tanya besar buat kita semua,” ujarnya.
JFL
