Koreri.com, Sorong – Untuk memilih anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (PBD) periode 2023-2025, Penjabat Gubernur setempat melantik panitia seleksi (Pansel).
Pelantikan pansel ini terdiri dari panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan, berlangsung di Ballroom Rylich Panorama Hotel, Kampung Baru, Kota Sorong, Provinsi PBD, Jumat (10/3/2023).
Penjabat (Pj) Gubernur Dr. Drs. Mochammad Musa’ad, M.Si melantik panitia pemilihan anggota MRP PBD berdasarkan SK nomor : 100.3.3.1/15/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 terdiri dari unsur pemerintah daerah Septinus Lobat, S.H., MPA dan Anhar Akib Kadar, S.STP., M.Si kemudian unsur Akademisi Dr Ir. Monika Monim, M.Sc, tokoh perempuan Miryam Isir, S.Sos serta tokoh masyarakat Drs. Toni Wolas Krenak.
Sementara Panitia pengawas pemilihan anggota MRP PBD terdiri dari unsur Kepolisian Julfian F. Sihombing, S.Sos, unsur Kejaksaan I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H tokoh masyarakat Jeremias Nauw dilantik berdasarkan SK Nomor : 100.3.3.1/16/3/2023 tanggal 7 Maret 2023.
Pj Gubernur mengatakan, pelantikan pansel MRP ini merupakan sejarah baru bagi Provinsi PBD.
“Selamat, saudara adalah orang terpilih yang diberi amanah untuk melakukan satu tahapan di dalam Provinsi PBD yang pertama. Oleh karena itu, pelantikan hari ini membuat sejarah baru di dan pasti akan dikenang. Karena yang pertama yang merintis pasti akan dikenang hingga akhir hayat,” sebut Musa’ad dalam sambutannya.
Kehadiran MRP PBD, kata Musa’ad, menghadirkan sesuatu yang baru yang tidak ada di dunia.
Dikatakannya, bahwa tidak ada lembaga yang seperti ini, Jujur menyebutkan saja melakukan ATM yaitu Ambil Tiru Modifikasi. Ada lembaga seperti ini tapi isinya hanya satu unsur lembaga saja. Ada juga yang hanya unsur perempuan saja. Untuk itulah digabungkan tiga unsur ini yakni Agama, Adat dan Perempuan.
Musa’ad berharap Panitia pemilihan dan panitia pengawas bekerja dengan baik sehingga anggota MRP PBD terpilih merupakan figur yang memiliki track record dan kualitas bagus, komitmen tinggi dan integritas.
“Figur terpilih yang paham dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga lahir sosok yang mengisi MRP PBD yang betul-betul bisa memberikan manfaat bagi kepentingan OAP. Jangan sampai masuk dan tapi sama saja. Jangan duduk tapi tidak bermanfaat. Kalau teman-teman konsisten berpegang dengan integritas, maka jika yang datang kacau-kacau ya jangan di kasih ruang,” pesannya.
Lebih lanjut dikatakannya, MRP PBD diharapkan dapat berperan lebih besar sebagai representatif Orang Asli Papua (OAP).
Kalau ada investor yang masuk dan masyarakat melakukan pemalangan maka harusnya MRP yang menjadi penghubung antara pemilik adat dengan investor.
Selain itu, harusnya tampil beda dan tidak seperti saat ini lebih banyak bicara politik dan kulturnya hilang.
Musa’ad berharap DOB PBD harus memberikan yang terbaik, memastikan hak-hak OAP terpenuhi, afirmasi keberpihakan dan pemberdayaan untuk masyarakat asli.
Dia minta dengan batas waktu kerja 2 bulan, panitia pemilihan dan pengawas bergerak cepat serta berkoordinasi dengan panitia di tingkat kabupaten/ kota.
“Kita diberi waktu sekitar 2 bukan jadi mulailah bekerja proses pemilihan. Tanggal 1 Juni Mendagri akan melakukan pelantikan diawali safari pelantikan anggota MRP yang rencananya dimulai dari PBD,” tandasnya.
KENN
