Koreri.com, Manokwari– Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan salah satu daerah penyumbang stunting, kemiskinan ekstrem dan buruknya kinerja Aparatur sipil negera (ASN) di Provinsi Papua Barat, hal ini menjadi prioritas bagi Penjabat Gubernur Drs Paulus Waterpauw,M.Si untuk memperbaiki pada sisa masa jabatan di 1 tahun pertama ini.
Pasalnya, Tiga hal ini ditekankan kementrian dalam negeri kepada Pj Gubernur Paulus Waterpauw saat menyampaikan hasil kinerja dan evaluasi pada triwulan ketiga pada Rakornas Kemendagri di Kendari Sulawesi beberapa waktu lalu.
Lebih khusus dalam menghadapi pesta demokrasi serentak 2024, Bawaslu menemukan penggelembungan pada daftar pemilih sementara (DPS) Kabupaten Pegunungan Arfak 42.514 pemilih sedangkan jumlah penduduk hanya 39.586 jiwa, terjadi selisih 2.928 orang.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya punya alasan bahwa calon pemilih yang sudah masuk dalam DPS, ada nomor induk Kependudukan (NIK) karena sudah terdaftar di SIAK namun belum melakukan perekaman E-KTP oleh pihak dinas Dukcapil Kabupaten Pegaf.
“Data ini sudah sesuai dengan pendataan oleh petugas Pantarlih di lapangan, sudah terdaftar di SIAK cuma belum melakukan rekaman E-KTP oleh pihak Dinas Dukcapil,” kata Paskalis kepada awak media baru-baru ini.
Namun Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie minta KPU harus membuktikan bahwa sudah terdaftar di SIAK tetapi belum lakukan rekaman E-KTP, karena butuh data yang akurat dan valid.
“Buktikan apakah betul jumlah DPS lebih tinggi dari jumlah penduduk di Kabupaten Pegaf itu sudah terdaftar di SIAK atau tidak kemudian perekaman E-KTP atau belum,?” jelas Elias Idie.
Ironisnya peran pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegaf untuk hadir pada saat rapat pembahasan data pemilih maupun pleno penetapan daftar pemilih sementara (DPS), bahkan Bawaslu setempat sudah mengundang khusus kepala dinas Dukcapil baik secara langsung maupun melalui Bupati Yosias Saroi namun tidak diindahkan.
“Kita sudah beberapa kali panggil, namun tidak pernah datang, sehingga perbedaan DPS dengan jumlah penduduk bisa diminimalisir sejak awal,” tegas Ketua Bawaslu Pegaf Martinus Nuham sembari meminta dinas dukcapil harus lebih pro aktif dalam mendata penduduk agar masyarakat memiliki administrasi kependudukan.
Menanggapi kejadian dan keluhan para penyelenggaraan terkait buruknya kinerja ASN terutama dinas dukcapil di Kabupaten Pegaf, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw langsung memberikan Warning agar jangan ada yang buat kantor di Manokwari, karena Ibukota Pegaf sehingga kembali laksanakan tugas di Ullong.
Terutama kepala dinas Dukcapil dinilai tidak paham tentang tugas utamanya sehingga mengganggu tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan, menurut Waterpauw kinerja anak buahnya tidak disiplin dan sangat lambat.
Waterpauw langsung berikan warning kepada ASN lebih khusus Kadis Dukcapil Kabupaten Pegaf yang masih berada di luar wilayah kerjanya saat jam dinas maka akan menerima sanksinya.
“Senin pekan depan saya akan rapat dengan 7 Bupati di Papua Barat saya akan bahas persoalan stunting, kemiskinan ekstrem dan juga data pemilih, kan semua terkait dengan pendataan kalau pendataan tidak beres maka ada hal yang dalam manajerial tidak laksanakan secara baik diduga seperti ya,” ujarnya.
KENN
