Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Jadi Prioritas Kunker Pj Waterpauw di Kaimana

IMG 20230418 WA0123
Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M.Si memimpin Rakor Bersama Pemda Kaimana membahas tentang penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaimana, Selasa (18/4/2023).(Foto : Istimewa)

Koreri.com, Kaimana– Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi program prioritas kunjungan kerja (Kurker) Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M.Si bersama rombongan ke kota Senja, Kabupaten Kaimana, Selasa (18/4/2023)

Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Kaimana untuk membahas strategi penanganan stunting dan kemiskinan di wilayah pemerintahan daerah ini.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Fuarada,S.P, unsur forkopimda Kaimana, pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten, serta Kasdam XVIII/ Kasuari dan Wakapolda Papua Barat.

“Bapak Presiden menginginkan 2024 angka stunting 14 persen, kemiskinan  0 persen, Kaimana saat stunting 29,9 persen diturunkan ke 14 persen bisa atau tidak,  ini butuh perhatian serius dari pemerintah  di sini,” Ujar Pj Gubernur Paulus Waterpauw.

Pj Gubernur mengaku kehadiran Pemerintah Provinsi bukan untuk menekan Pemerintah Kabupaten Kaimana, namun untuk bekerjasama dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat dan Kaimana khususnya.

“Kami hadir disni  bukan untuk menekan tetapi untuk bekerjasama dengan daerah selama tiga bulan kedepan hal ini bisa turun atau tidak,  ini kebijakan presiden, kebijakan negara kalau tidak dilakukan apa yang kita inginkan akan susah dipenuhi, kami akan laporkan ke pusat bagaimana keseriusan kabupaten-kabupaten menangani stunting dan kemiskinan ekstrem, ” tandas Gubernur.

Ditambahkan Pj Gubernur Paulus Waterpauw bahwa pihaknya akan menerapkan pola orang tua asuh ke anak-anak yang terkena stunting

Sedangkan Kasdam XVIII/ Kasuwari Brigjen TNI Yusuf Ragainaga mengatakan, Kodam siap memberikan pengawalan, terkait stunting ini Kodam sudah lakukan selama ini, cuman untuk bisa mengatasi ini perlu data yang lengkap jika ini bisa berjalan baik maka progres penanganan ini akan  semakin lebih baik.

Sementara itu Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol.Patrige Renwarin mengaku  hal yang terpenting  data, perlu adanya  gerak cepat terkait data ini, sebab kalau menunggu nanti lama.

“Yang terpenting adalah pencegahan tidak hanya penanganan, sebab jika ditangani ini  baik  kemudian yang baru muncul  lagi,  perlu ada tim khusus untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, ” kata Wakapolda.

RLS

Exit mobile version