Koreri.com, Manokwari– Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M.Si mengajak forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbangsus) Rencana Anggaran dan Program (RAP) Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2024 untuk fokus membahas tiga hal yang menjadi prioritas.
Tiga hal prioritas yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan Ekstrim dan Stunting merupakan kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat yang akan dijebarkan dalam setiap OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat.
Dalam sambutannya Paulus Waterpauw menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbangsus) Rencana Anggaran dan Program (RAP) Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2024 merupakan implementasi amanat undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 106 dan 107 tahun 2021.
“Musrenbangsus merupakan bentuk pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat dalam menyusun perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat tahun 2024, yang tidak terpisah dengan Rencana dan Anggaran Program dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka Otsus tahun sebelumnya dengan berpedoman pada RIPPP dan rencana aksi 5 tahunan yang diintegrasikan dengan RPD Provinsi Papua Barat tahun 2023-2025,” ungkap Waterpauw saat membuka Musrenbangsus tahun 2024 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Jumat (28/4/2023).
Ditambahkan mantan Kapolda Papua itu, sumber penerimaan dalam rangka Otsus terdiri dari dana Otsus 2,25% dari dana alokasi umum nasional, dana tambahan infrastruktur dan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi, sehingga dalam menyusun RAP harus berpedoman dengan baik agar tidak terjadi kendala yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran ke Kabupaten maupun Provinsi.
“Terhadap 3 isu tadi, kelompok masyarakat Orang Asli Papua (OAP) adalah kelompok paling rentan terhadap isu-isu tersebut, karena itu saya minta kit berdiskusi dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah terkait peningkatan IPM, Kemiskinan esktrim dan Penurunan angka stunting,” jelasnya.
Selain itu, ketersediaan data sektoral di tingkat perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya perencanaan pembangunan Otsus yang lebih tepat sasaran kepada orang asli Papua sebagai penerima manfaat dari sana Otsus.
“Mari kita dukung aplikasi SAIK Plus karena ketersediaan data OAP akan membantu kita untuk melaksanakan intervensi program kegiatan yang lebih tepat sasaran by name by addres dan juga dapat memberikan kita informasi capaian-capaian pembangunan Otsus yang telah kita kerjakan,” ujarnya.
Pembukaan Musrenbang dipimpin Plt Kepala Bappeda Papua Barat, Melkias Werinusa, didampingi Ketua MRPB Maxi Ahoren dan Ketua Fraksi Otsus DPR PB, George Dedaida, serta dihadiri Kepala OPD baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, Tokoh Adat, Agama, Tokoh Perempuan, organisasi perempuan, tokoh pemuda, tokoh anak, LSM, NGO, Pimpinan Universitas dan Media masa.
KENN
