Koreri.com, Jayapura – Kinerja buruk yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam hal ini Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengurusi kepentingan mahasiswa setempat yang kini terancam putus di tengah jalan mengundang kecaman sejumlah pihak.
Kecaman habis-habisan itu salah satunya datang dari Penjabat Wali Kota Jayapura Dr. Frans Pekey.
“Saya pikir ini sebuah kesalahan yang ada pada pemerintah. Saya terus terang sampaikan kami kecewa kepada Pemerintah Provinsi Papua karena tidak becus mengurusi anak-anak mahasiswa dengan baik,” kecamnya di Jayapura, Senin (26/6/2023).
Diakui Pekey, sekitar 2 – 3 tahun yang lalu Bupati dan Wali Kota telah meminta data sebaran mahasiswa yang sedang studi di dalam maupun luar negeri. Namun data itu hingga saat ini tak kunjung diserahkan secara resmi oleh Gubernur kepada Bupati dan Wali Kota.
“ini yang kami sesalkan. Bagaimana kita mau menganggarkan tapi kalau tidak ada data. Kita mau menghitung uangnya tapi tidak ada data. Jadi BPSDM Papua jangan bicara hanya ngomong doang. Saya kecewa ketika orang tua datang ke sana nanti di bilang sudah di serahkan ke kabupaten/kota. Mana data mu? Kasihan mempermainkan keluarga orang tua dan juga mahasiswa ini. Saya kecewa kami tidak pernah dapat data yang jelas,” kecamnya lagi.
Pekey juga membeberkan, saat perekrutan anak-anak mahasiswa asli Papua, Pemprov juga tidak pernah memberitahukan kepada Pemerintah kabupaten/kota.
“Rekrutnya diam – diam! Saya mau cek berapa anak-anak Port Numbay yang mengikuti program ini, tidak ada datanya. Karena itu, jangan membebankan seluruhnya kepada Pemerintah kota,” tegasnya.
Pekey menjelaskan pula, sekitar 500-an nama mahasiswa dari Kota Jayapura sesuai data yang disampaikan oleh BPSDM Papua. Namun kalau dilihat besaran dana Otus untuk Kota Jayapura tahun ini yang hanya 126 Miliar maka tidaklah cukup untuk membiayai ratusan mahasiswa tersebut.
“Pemerintah Provinsi Papua harus atur baik anak-anak ini supaya tidak terlantar. Ini malah BPSDM Papua melempar kesalahan ini, melempar tanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota. Jadi kalau semua 500-an orang diserahkan kepada Pemerintah kota maka kami tidak sanggup. Karena pasti biayanya melebihi dari dana Otsus,” bebernya.
Pekey menekankan bahwa dana Otsus yang diberikan sudah di bagi – bagi sesuai bidangnya.
“Jadi pendidikan berapa, kesehatan berapa juga infrastruktur berapa. Ini semua sudah di bagi-bagi. Peruntukannya sudah jelas sesuai dengan Undang – undang. Lalu yang berikut, tahun ini otonomi khususnya sudah jalan lalu kita mau pakai uang apa. Maka inilah kesalahan besar yang dilakukan BPSDM Papua yang tidak mengurus anak – anak ini dengan baik,” tekannya.
Untuk itu, Pekey menghimbau agar Pemprov memberikan data mahasiswa secara resmi kepada Bupati dan Wali Kota melalui surat resmi Gubernur Papua karena menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kita harus mengatur secara rasional dan proposional dan tentu profesional bekerja, tidak semrawut. Kalau serahkan data yang resmi kepada Bupati dan Wali Kota. Bukan hanya data selembar lalu di kasih itu orang mau kerja apa? Pemerintahan bukan bekerja model begitu. Itu yang diserahkan Asisten 1 hanya bawa daftar nama saja.
Pemerintahan itu butuh surat resmi Gubernur yang di serahkan kepada Bupati Wali Kota karena ini dasar untuk pengelolaan keuangan.
Karena ini bukan bicara uang keluarga. Kalau selembaran ini kami punya dasar apa untuk mengalokasikan,” tegasnya.
SAV
