Koreri.com, Sorong – Anggota DPR Papua Barat George Karel Dedaida, S.Hut., M.Si telah melaksanakan kegiatan Reses II Tahun 2023 di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Reses berlangsung dari 28 Juli hingga 4 Agustus 2023.
Agenda pria yang akrab disapa GKD ini dalam giat reses tersebut tak hanya membahas soal pendidikan dan kesehatan saja.
Berbagai hal lainnya juga mengemuka saat menjaring aspirasi masyarakat mulai dari soal pemerintahan, ASN hingga Dinas Perikanan dan Kelautan PBD.
Salah satunya, berkaitan dengan pengendalian penduduk di Sorsel yang dikeluhkan masyarakat setempat karena arus transmigrasi sudah di luar kendali.
“Jadi, masyarakat harus segera ditertibkan karena arus transmigrasi sudah diluar kendali,” ungkapnya kepada Koreri.com, Rabu (9/8/2023).
Kaitannya dengan itu, kata GKD, Masyarakat Adat Sorong Selatan meminta untuk segera diadakan Perdasus Pengendalian Penduduk.
“Hal itu dimaksudkan agar bisa mengendalikan arus keluar masuk masyarakat yang ada di Sorong Selatan, Papua Barat Daya,” tegasnya.
Usulan Pemekaran
Selain itu, sambung GKD, ada beberapa usulan dari masyarakat terkait dengan pemekaran kampung. Dimana total sekitar 221 usulan yang sudah disampaikan ke Provinsi Papua Barat pada beberapa waktu sebelumnya.
“Karena itu masyarakat mengharapkan untuk segera dimekarkan guna mengatasi rentang kendali pelayanan pemerintahan di pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Sorong Selatan,” sambungnya.
Tak hanya kampung, lanjut GKD, ada juga beberapa distrik yang harus segera dimekarkan termasuk pemekaran Kabupaten Imeko.
“Jadi, ketika Pemilu 2024 selesai, diharapkan pemekaran Kabupaten Imeko bisa segera di dorong,” harapnya.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat ini juga menambahkan, masyarakat Imeko sendiri secara khusus meminta Pemprov PBD untuk memasukan wilayahnya dalam program pengadaan lampu penerangan jalan (solar cell) di wilayah itu.
Begitu pula keluhan soal kondisi Jalan Klamit I sudah disampaikan dan akan segera ditindaklanjuti Pemprov PBD.
“Saya memberikan apresiasi kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya,” pungkasnya.
KENN
