Di Rakornas Pengendalian Inflasi 2023, Begini Pesan Presiden Joko Widodo

IMG 20230901 WA0001

Koreri.com, Jakarta – Gubernur Maluku Murad Ismail menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Merdeka, Kamis (31/8/2023).

Rakornas berlangsung di bawah sorotan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”.

Kegiatan ini dipimpin Presiden RI Ir. Joko Widodo yang dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, serta unsur lainnya.

Presiden dalam sambutannya mengatakan, Inflasi Nasional sangat terkendali di angka 3,08% pada Juli 2023.

“Ini sebuah angka yang sangat baik sekali, karena bisa mengendalikan harga barang dan jasa, jika dibandingkan dengan negara lain,” terangnya.

Presiden menegaskan hal ini penting, karena di negara manapun pengendalian inflasi hanya dilakukan dari 1 bank sentralnya, lewat kenaikan suku bunga.

Ia menggaris bawahi, di Indonesia pengendalian inflasi dilakukan dengan mengkombinasikan kebijakan moneter, fiskal dan pengecekan di lapangan secara langsung.

“Saya senang bahwa harga yang dipantau di pasar dalam minggu ini, ada di posisi menurun, dan hanya satu yang memiliki masalah, yakni beras karena dampak dari el nino.

Sehingga perlu diingatkan beras perlu dilihat betul karena ini adalah kebutuhan pokok kita dan harus diwaspadai,” tegas Jokowi.

Ia menjelaskan, stok di bulog yang biasanya 1,2juta ton ini di gudang, kali ini ada 1,6 juta ton.

“Artinya dari sisi stok kita tersedia dan dalam perjalanan masih ada 400 ribu ton beras yang dipakai untuk mengendalikan harga,” jelas kepala Negara.

“Mulai awal September, beras akan didistribusikan bantuan beras (1 keluarga penerima manfaat mendapat 10kg) ini juga merupakan semi operasi pasar, hingga setiap bulan akan keluar 210 ribu ton selama 3 bulan yakni dari September-Desember 2023,” sambungnya.

Tetapi jika harga beras masih naik, Presiden mengingatkan Gubernur dan Bupati/Walikota agar bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar.

Dengan itulah, diharapkan inflasi terkendali dengan baik dan perlahan akan turun karena target tahun depan angka inflasi berada pada 2,5%.

“Jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu sangat memberatkan masyarakat” tegasnya mengingatkan.

Akibat el nino, kekeringan ekstrem diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024 dan saat ini 19 negara sedang mengencangkan ekspor, untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing.

“Saya meminta kepada Bupati/Walikota maupun Gubernur yang daerahnya memiliki sawah, untuk terus diperhatikan agar produktifitas bisa meningkat, karena yang bisa menyelamatkan hanya kita sendiri,” pintanya.

Jokowi mengatakan, untuk inflasi beras 6,4% pada Juli kemarin ini harus diperhatikan, harus crosscheck data, crosscheck lapangan dan diminta TPID maupun TPIP mengecek secara langsung.

“Saya menyampaikan terima kasih karena sudah di bawah angka inflasi 5%, namun ini perlu mendapat perhatian dalam jangka pendek seperti, integrasi data stok, neraca pangan daerah, dimana data penting ini harus betul-betul dipegang, harus diintegrasikan, sehingga pengambilan keputusan betul-betul ada, karena pegangannya yaitu data,” tandasnya.

Kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota, Presiden menyampaikan koordinasi antar daerah itu penting untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan, dan tidak mengedepankan ego daerah, karena semua adalah NKRI.

“Jika melakukan integrasi lapangan saya yakin akan semakin baik, cek terus ketersediaan stok, cek terus harga pangan, awasi sistem dan jalur distribusi, jika ada jalan yang rusak segera diperbaiki, karena memang tugas kalian adalah itu, jika tidak mampu bicarakan saja, maka saya akan langsung turun cek di lapangan,” tegasnya.

Presiden juga menegaskan untuk mengoptimalkan fiskal daerah dan berkonsentrasi pada 2 hal penting yakni pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk jangka Panjang penguatan sarana prasarana pertanian.

Presiden juga mengharapkan setiap masalah tahunan pada cabe dan daging ayam, agar bisa mengatasinya, seperti cabe yang mudah di tanam di pekarangan rumah, dan untuk daging ayam bisa dibuat peternakan rakyat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TPID dan TPIP yang sudah berusaha bersama-sama dalam rangka mengendalikan inflasi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Rakornas tersebut diikuti oleh TPID Provinsi Maluku secara virtual bertempat di lantai 2 kantor Gubenur Maluku.

Mulai dari Asisten II Sekda Maluku, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta unsur lainnya.

BKL

Exit mobile version