Koreri.com, Manokwari – Rapar Kerja Daerah (Rakerda) I Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Tahun 2023 berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Papua Tengah, Rabu (20/9/2023).
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memimpin langsung Rakerda I tersebut.
Hadir juga Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kodomo, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua, Asisten 1 Bidang Pemerintah Setda Papua Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Papua Barat Daya, pimpinan OPD PB dan Papua Tengah.
Giat tersebut mengusung tema “Meningkatkan Sinergitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Program-Program Strategis Nasional Di Daerah Demi Kemakmuran Masyarakat Di Tanah Papua”.
Siaran pers yang diterima Koreri.com, Kamis (21/9/2023) menyebutkan, tujuan dari Rakerda dimaksud adalah untuk menyamakan persepsi dan pikiran terkait pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis nasional diantaranya,
1). Mensinergikan Kebijakan dan Program-program nasional di daerah terkait penanganan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Tanah Papua
2). Sinergitas dan Peran Serta Pemerintah dalam Pengendalian Inflasi di Tanah Papua
3). Optimalisasi dan Peran serta Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus demi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua
4). Kesiapan Provinsi dalam rangka Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024
Rakerda I ini kemudian menyepakati beberapa hal-hal sebagai berikut,
Pertama, Badan Hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir 2023;
Kedua, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani,mengoordinasikan,kepentingan daerah dengan Kementerian/LembagaLembaga, memperhatikan aspirasi dari Bupati dan Walikota melalui Gubernur se-Tanah Papua;
Ketiga, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk melaksanakan dan menyukseskan pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dengan tertib dan damai;
Keempat, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan Program-Program Nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstreme, penurunan stunting, pengangguran dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing;
Kelima, Melanjutkan Sosialisasi Kewenangan Otonomi Khusus di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua
Keenam, Asosiasi Gubernur
se-Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku;
Ketujuh, Dalam rangka penguatan Ketahanan Pangan, perlu melakukan kerjasama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing.
TIM
