Koreri.com, Manokwari – Untuk ketiga kalinya, Kabupaten Teluk Bintuni menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas prestasi Pemerintah daerah dengan penyaluran dana desa tercepat terbaik I mulai dari 2021, 2022 dan 2023.
Plakat penghargaan pertanggungjawaban realisasi dana desa tercepat ini diserahkan Pj Gubernur Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP dan diterima langsung Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, M.T di Auditorium PKK Pemprov Papua Barat, Senin (11/12/2023).
Selain prestasi pertanggung jawaban realisasi dana desa tercepat, Kabupaten Teluk Bintuni juga menerima penghargaan terbaik II pemerintah daerah dengan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tercepat tahun 2023 serta apresiasi terbaik kedua kepatuhan rekonsiliasi pajak pusat.
“Saya berterima kasih untuk Pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan RI karena kita di daerah kan prinsipnya kerja saja lalu kemudian dinilaioleh orang juga Pemerintah pusat menilai. Saya kaget juga tadi,” ungkap Bupati Petrus kepada Koreri.com, seusai acara penyerahan DIPA dan TKD APBN Tahun 2024 lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat di Auditorium PKK, Manokwari, Senin (11/12/2023).
Dia mengaku seharusnya Wakil Bupati yang hadir karena dirinya sementara ada tugas lain.
“Tapi karena bapak Wakil ada masalah dengan kesehatan sehingga akhirnya saya hadir pagi ini. Dan sekali lagi terima kasih atas penghargaan dari Pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan RI,” ucapnya.
Lanjut Bupati Petrus, beberapa piagam penghargaan telah diterima Pemkab Teluk Bintuni dan kali ini adalah untuk yang kesekian kalinya.
“Memang kami telah beberapa kali mendapatkan piagam penghargaan dan terkait realisasi dana desa ini kan numpang lewat saja. Kita hanya mencatat dan melaporkan bahwa dana sudah masuk. Kita mencatat, numpang lewat saja karena langsung ke rekening desa masing-masing,” akuinya.
Intinya tegas Bupati Petrus, pihaknya tidak boleh memberikan ruang atau waktu yang lama sehingga mandek baik dari sisi pelaporan maupun sisi realisasi.
Terkait pengawasan Pemda, kata dia, sudah ada ketentuan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan hasil kesepakatan jika di saat ini lebih banyak kepada pemberdayaan masyarakat dan juga ke arah yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem serta stunting termasuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.
“Jadi itu sudah merupakan kesepakatan masing-masing desa baik kepala kampung dengan perangkatnya serta Baperkam, hasil musrembang desa yang mereka tetapkan. Tetap kita pantau dan juga ikuti pelaporan-pelaporan mereka termasuk juga laporan hasil penggunaan anggaran kampung. Itu dilaporkan secara cepat ke kami lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,” urainya.
Disinggung soal harapan BP3OKP di tahun anggaran 2024, Bupati Petrus langsung meresponnya.
Dia mengaku untuk 2024, pihaknya sudah berupaya dan sekarang sedang dalam persiapan untuk Teluk Bintuni dapat segera ditetapkan lewat Paripurna DPR yang diharapkan sebelum Natal sudah selesai.
“Dan tentunya kita ingin juga sama seperti arahan dari BP3OKP untuk tidak terlambat,” responnya.
Bupati Petrus tak menampik jika keterlambatan itu terkendala di penginputan karena migrasi dari sistem SIMDA ke SIPD.
“Di sistem baru itu yang lamanya ada di penginputan karena yang input masing-masing OPD. Jadi kecepatan jadi DPA ada di OPD. Jadi siapa yang cepat menginput bisa cepat dapat DPA-nya. Tapi secara simbolis kita berharap bisa terealisasi di Januari 2024,” harapnya.
Hal itu mengingat Pemerintah akan disibukkan dengan Pemilu dan adanya proses pembiayaan yang harus diselesaikan baik dengan KPU dan Bawaslu juga pihak keamanan kaitan dengan pesta demokrasi 2024 mendatang.
KENN
