Koreri.com, Jayapura – Anggota Komisi V DPR Papua Decky Nawipa baru saja membeberkan buruknya pelayanan di RSUD Nabire, Provinsi Papua Tengah, sebagaimana dirilis media rri.co.id, Kamis (18/1/2024).
Decky Nawipa seusai inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit itu, menyampaikan sejumlah keluhan yang diterimanya dari pasien Orang Asli Papua (OAP) terutama terkait pelayanan obat-obatan dan kepesertaan BPJS.
Fakta ini langsung direspon Tokoh Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes.
Ia mengakui temuan legislator yang mengungkap fakta keluhan pelayanan itu maupun penjelasan dari pihak Humas RSUD Nabire adalah dua fakta yang benar adanya.
Pihak RSUD Nabire mengaku sedang kekurangan dana karena membayar utang obat-obatan sejak hilangnya program Kartu Papua Sehat (KPS) pada 2020 lalu.
Di samping itu, RSUD milik Pemda Kabupaten Nabire ini tidak hanya melayani masyarakat setempat semata.
Fasilitas kesehatan ini juga melayani pasien dari 7 kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah, dan beberapa wilayah sekitar di luar Papua Tengah seperti Waropen, Yapen dan Wondama.
“Melihat permasalahan ini, sebagai pencetus jaminan kesehatan bagi Orang Asli Papua baik Jamkespa maupun Kartu Papua Sehat, saya tentu merasa sangat prihatin. Apalagi, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah sejak 2023 telah meluncurkan program Kartu Otonomi Khusus Sehat (KO SEHAT), dimana seluruh pasien yang dirujukan ke RSUD Jayapura dan beberapa rumah sakit di Jayapura berjalan dengan baik,” kata Aloysius melalui telepon selulernya, Jumat (19/1/2024).
Aloysius tak menampik jika status RSUD Nabire sebagai faskes milik Pemda Kabupaten Nabire menjadi salah satu penyebab timbulnya persoalan layanan yang dikeluhkan itu.
Sebab hal ini berkaitan dengan anggaran atau pembiayaan, dimana banyak pasien datang dari luar Kabupaten Nabire.
“Namun, dari sisi wilayah layanan masyarakat dan akses pelayanan, biar bagaimana pun, ini adalah tanggung jawab pelayanan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terutama melalui Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, saya memberikan beberapa solusi sementara untuk mengatasi persoalan ini. Sebab kita tidak bisa tangisi dan biarkan keadaan ini berlama-lama, kasihan pasien dari masyarakat kecil yang tidak mampu,” sambungnya.
Pertama, berkaitan dengan status kepemilikan, kewenangan dan penganggaran RSUD Nabire, maka Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah bisa membuka ruang atau pos penanganan obat di RSUD Nabire dengan menggunakan dana program KO SEHAT.
“Apa yang sudah saudara Dokter Silwanus Sumule selaku Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah lakukan itu luar biasa. Karena itu, saya sarankan, tidak boleh dalam waktu yang lama tapi satu dua hari ini harus bangun koordinasi dengan Direktur RSUD Nabire dan Bupati Nabire agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempergunakan dana program KO SEHAT untuk segera membuka ruang penanganan obat, bahan habis pakai dan Alkes di RSUD Nabire. Resep-resep obat yang diterima pasien Orang Asli Papua tidak mampu ber-KTP Papua Tengah dan memiliki kartu BPJS harus di-back up oleh program KO SEHAT ini,” tegas mantan Direktur RSUD Jayapura ini.
Kedua, Pemprov Papua Tengah harus mengambiil sikap untuk menanggung kelebihan atau kekurangan obat-obatan dalam paket Ina-CBG’S dalam pelayanan BPJS. Sebab hal ini dijamin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang menegaskan bahwa terkait pembiyaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Papua, selain disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui JKN-KIS, bisa di-back up kekurangannya dengan menggunakan dana Otsus.
Ketiga, Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan juga bisa membantu RSUD Nabire untuk pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, dan Alkes dengan membuka Apotik Komplementer di RSUD Nabire, dimana operasionalnya kolaborasi antara dari Dinas Kesehatan Papua Tengah dan RSUD Nabire.
“Tetapi tentu saja seluruh pembiayaannya dari program KO SEHAT. Sebab RSUD Nabire sedang mengalami kekurangan dana untuk menyediakannya akibat sejumlah utang di distributor obat. Solusi ini harus segera diambil supaya pasien tidak mampu Orang Asli Papua tidak boleh dibiarkan terus-menerus memegang resep, mencari dan membeli obat di luar rumah sakit,” tutup Aloysius yang kini menjabat Direktur RSUD Jayapura ini.
TIM
